Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Distribusi Logistik Terlambat

Kompas.com - 08/04/2008, 12:33 WIB

DISTRIBUSI segel surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat hingga Senin (7/4) sore belum sampai ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cirebon. Akibatnya, surat suara belum bisa didistribusikan ke Panitia Pemilih Kecamatan atau PPK di setiap kecamatan.

Subhan Alba, anggota KPU Kota Cirebon mengakui, tanpa ada segel, pihaknya tidak berani mengirimkan surat suara ke PPK. Selain itu, hingga Senin sore KPU setempat juga belum menerima pengiriman kartu pemilih.

Proses pendistribusian logistik pilkada memang tak bisa dilakukan sehari, setidaknya dilakukan minimal empat hari sebelumnya karena harus melewati PPK dan baru kemudian didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS).

”Jika sampai Selasa segel dan kartu suara itu belum diterima KPU Kota Cirebon, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses pemilihan gubernur-wakil gubernur dan kemungkinan terburuk adalah kegagalan pilkada,” ujar Alba mengingatkan.

Darumakka, Ketua KPU Kota Cirebon, menyatakan tidak mengetahui persis penyebab keterlambatan pengiriman segel dan kartu suara. Padahal, seharusnya segel dan kartu pemilih sudah distribusikan dan diterima KPU Kota Cirebon sejak sepekan lalu.

Ambil sendiri

Untuk menghindari kegagalan pilkada, KPU Kota Cirebon terpaksa memilih mengambil langsung logistik yang belum terkirim itu ke KPU Jawa Barat di Bandung, Senin siang. ”Kami terpaksa mengambil sendiri agar cepat didistribusikan. Jika menunggu pengiriman dari KPU provinsi, kemungkinan akan membutuhkan waktu lebih lama. KPU Jabar sudah menyetujui,” ujarnya.

Setelah logistik itu tiba di Kota Cirebon, KPU setempat langsung mendistribusikan segel dan kartu pemilih ke PPK. Dua hari setelah itu, diteruskan ke PPS, dan Sabtu atau sehari sebelum pencoblosan sudah berada di TPS.

Adapun kartu pemilih langsung bisa didistribusikan dari KPU Kota ke PPS. Dari PPS langsung ke pemilih. Meski jumlah pemilih mencapai 197.386 orang, Darumakka optimistis kartu itu bisa langsung disebarkan karena daerah Kota Cirebon relatif mudah dijangkau.

Sejumlah warga di Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, juga mengaku belum mendapatkan kartu pemilih untuk Pilkada Jabar.

”Dua bulan lalu saat Pilkada Kota Bekasi, banyak warga di sini yang tak bisa ikut memilih sebab tidak ada kartu pemilih. Anehnya, tidak sedikit pula warga yang memiliki kartu pemilih lebih dari satu. Kami berharap kasus serupa tidak terulang lagi dalam pilgub Jabar,” kata Ny Ros, warga Perumahan Puri Gading, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Jabar Anton Minardi mengatakan, laporan tentang pelanggaran pilkada akan dibahas dalam rapat pleno. Namun, dia tidak memberi sinyal bakal adanya tindakan dari Panwas terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran.

Soal permintaan penggantian dirinya, Anton mengatakan, silakan saja jika usul itu diungkapkan asal sesuai dengan peraturan. ”Saya orang biasa. Hanya, saya mendapatkan kesempatan dan amanah. Kalau saya harus dipaksa mundur, silakan saja. Tentu ada alasannya,” ungkapnya lagi. (nit/jan/bay)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com