Sabtu, 1 November 2014
KPU: Surat Suara Paling Lambat Jumat
Rabu, 9 April 2008 | 13:58 WIB
|
Share:

MESKI waktu pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tinggal empat hari, distribusi sejumlah logistik dari provinsi ke kabupaten/kota masih tersendat. Bahkan, pemilih, termasuk di Kota Bandung, umumnya mengaku belum menerima kartu pemilih yang menjadi syarat utama melakukan pencoblosan.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Daftar Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Syafrudin mengatakan, sampai Selasa (8/4), KPU setempat belum menerima kartu pemilih untuk keperluan pemilihan gubernur Jabar. Kartu pemilih itu seharusnya sudah mulai didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara untuk selanjutnya dibagikan kepada calon pemilih.

Jika sampai Rabu ini kartu pemilih belum juga diterima KPU Kota Bekasi, akan dibagikan surat undangan atau disebut formulir C-6. "Penggunaan formulir C-6 itu tetap diperbolehkan sebagai pengganti kartu pemilih," katanya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris KPU Jabar Deddy Warmana mengakui, distribusi kartu pemilih mengalami keterlambatan akibat pemutakhiran data yang rumit. "Kartu pemilih harus dimasukkan satu per satu berdasarkan nama, data entry seperti ini yang membuat pemutakhiran data berlangsung cukup lama," ujar Deddy.

Menurut Deddy, distribusi kartu pemilih yang seharusnya tiba di KPU kabupaten/kota pada 14 hari sebelum pencoblosan, hingga Selasa masih belum didistribusikan sama sekali. Dengan diselesaikannya pemutakhiran data pada Selasa pagi, pendistribusian kartu pemilih selambatnya dilakukan pada tiga hari sebelum pencoblosan, Kamis. Dengan demikian, pemilih selambatnya akan menerima kartu pemilih pada Jumat.

Kurang dana

Dari Purwakarta dilaporkan, distribusi logistik pilgub Jabar untuk daerah terpencil terkendala buruknya kondisi jalan dan minimnya anggaran transportasi. Asep Suherlan (43), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukasari, Kabupaten Purwakarta, mengatakan, kebutuhan biaya transportasi untuk distribusi logistik di wilayahnya mencapai Rp 2 juta. Namun, dana yang dianggarkan hanya Rp 700.000.

Khusus untuk Kecamatan Sukasari, distribusi logistik tidak bisa dilakukan melalui jalur darat karena buruknya kondisi jalan. Jalur paling efektif adalah menyeberangi Waduk Ir H Djuanda Jatiluhur dengan menggunakan perahu.

Setelah sampai di Sekretariat PPK, logistik selanjutnya disebar ke desa-desa dengan menggunakan perahu hingga ke tepi perairan yang terdekat dengan tempat pemungutan suara (TPS). "Dari tepi danau ke TPS juga tidak bisa menggunakan kendaraan karena medannya tidak memungkinkan. Seperti saat pemilihan bupati-wakil bupati Purwakarta Januari 2008, logistik harus dipikul sehingga biayanya lebih mahal," ujarnya.

Hingga Selasa siang, bilik, kotak, dan surat suara, serta sejumlah logistik untuk sejumlah kecamatan masih menumpuk di Sekretariat KPU Purwakarta. Ketua KPU Purwakarta Dadan Komarul Ramdan mengatakan, hingga Selasa malam distribusi diharapkan mencapai 90 persen. (COK/MKN/A15)

Sumber: Kompas Jabar (9/4) Halaman C