JAKARTA, KOMPAS.com — Sutradara Garin Nugroho menyesalkan sikap Lembaga Sensor Film (LSF)  yang melarang pemutaran film Balibo, yang sedianya diputar dalam sebuah acara pemutaran film secara terbatas di sebuah teater di Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan Jakarta Foreign Correspondents’ Club (JFCC) tersebut merupakan salah satu rangkaian menyambut digelarnya Jakarta International Film Festival, yang akan berlangsung mulai tanggal 4-12 Desember mendatang.

"Seharusnya film itu menjadi diskusi yang bagus bahwa setiap peristiwa mengandung cara pandang yang berbeda dan ia akan memberikan pendewasaan memahami peristiwa itu sendiri," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (2/12).
 
Menurutnya, LSF tak perlu melakukan pelarangan yang tidak sesuai dengan alam demokrasi seperti sekarang ini. "Hal itu justru akan menjadi promosi terbaik dalam menunjukkan kelemahan institusi yang melarang dan negara. Dan tentunya menjadi PR (public relation) bagi produk itu sendiri," katanya.

Pelarangan film 2012 oleh Majelis Ulama Indonesia di sejumlah wilayah, menurut Garin, bisa dijadikan contoh betapa pelarangan yang tak tepat dengan alam demokrasi justru menjadi promosi gratis bagi film tersebut. "Fatwa pelarangan itulah yang kemudian membuat orang makin penasaran," ujarnya.

Terkait pelarangan film yang mengangkat kasus tewasnya 5 wartawan Australia dalam sebuah serangan pasukan Tentara Nasional Indonesia di Timor Timur pada 1975 itu, menurut Garin, pihak JIFFest bisa melakukan protes yang efektif. "Misalnya ya tak mengirimkan filmnya ke LSF sebagai bentuk protes. Hal itu juga pernah saya lakukan," katanya.

Sementara itu, sutradara yang juga Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) Deddy Mizwar mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Saya belum nonton filmnya. Tapi kalau memang dilarang, coba tanyakan alasan kenapa film itu dilarang," ujarnya ketika dihubungi di tempat terpisah. (EH)