JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Lembaga Sensor Film (LSF) belum bersedia memberikan komentarnya terkait adanya pelarangan atas pemutaran film Balibo di ajang Jakarta International Film Festival (JIFFest) 2009, yang akan digelar pada 4-12 Desember mendatang.
Johan Tjasmadi, salah satu anggota LSF, saat dihubungi pada Rabu (2/12), enggan memberikan penjelasannya. "Sebaiknya menghubungi ketua LSF saja," sarannya.
Namun, usaha untuk meminta penjelasan dari Ketua LSF, Mukhlis Paimi, melalui telepon genggamnya selalu gagal. Beberapa kali dihubungi, Mukhlis tak memberikan jawabannya. Bahkan, usaha untuk meminta penjelasan melalui SMS pun, hingga berita ini diturunkan tak mendapat balasan.
Pelarangan pemutaran film yang mengisahkan terbunuhnya liwa wartawan asing saat konflik di Timor Timur pada tahun 1975 itu diumumkan 2 jam sebelum Jakarta Foreign Correspondents’ Club (JFCC) menyelenggarakan penayangan secara terbatas film ini di sebuah teater di Jakarta.
Menurut Naufal Yazid, Festival Manager JIFFest 2009, film ini sedianya akan diputar dalam dua kali penayangan, yakni pada tanggal 6 dan 10 Desember mendatang. Menyusul pelarang tersebut, posisinya akan digantikan oleh film (500) Days of Summer. "Film-film yang masuk dalam program JIFFest 2009 kali ini adalah film-film yang menawarkan pandangan yang berbeda atau penceritaan berbeda dari suatu masalah," katanya. (EH/wah)
Tul itu pa budi, yang namanya proyek pengadaan di pemerintahan pasti ada syarat2 sertifikasi dan bila nilainya besar, pasti harus dilakukan lelang terbuka, bukan penunjukan.Ambil contoh waktu pengadaan di Dep Hukum dan Ham serta KPK yang merupakan barang sangat rahasia bagi negara, tetap saja dipertanyakan prosesnya, karena tidak memakai tender. Apalagi proyek pembangunan yang tidak menimbulkan ancaman bagi negara, maka harus ditender.
Kejadian serupa terjadi dimana-mana di in donesia,di Papua pelakunya adalah pengusaha nakal yang suka main mata dengan pejabat lokal kemudian mengesampingkan kepentingan pembinaan pengusaha lokal,pengusaha lokal tetap terpingirkan dengan berbagai macam dalih,pengusaha nakallah yang memiliki tempat pendulangan uang di Papua,pembangunan dikorbankan demi membayar utang biaya politk yang sangat besar dalam kampanye.ADILI pengusaha yang mengugat itu karena telah melakukan pembunuhan karakter seorang calon bupati.
