JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk panitia kerja (Panja) Penegakkan Hukum untuk mengusut berbagai penyimpangan di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2011), mengatakan, usulan pembentukan Panja itu akan dibahas dalam rapat pleno pada 8 Januari 2012 . Aziz adalah ketua tim Komisi III yang meninjau Mesuji akhir pekan lalu.
Taslim Chaniago, anggota Komisi III dari Fraksi PAN menambahkan, Panja diperlukan setelah melihat kompleksnya permasalahan di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Fokus kerja Panja nantinya, kata dia, yaitu melihat izin pengunaan lahan antara pengusaha dengan masyarakat di Mesuji dan daerah lain.
"Apakah pengusaha telah benar-benar melaksanakan sesuai dengan izin yang mereka kantongi dan bagaimana dengan hak-hak masyarakat sebab akar masalah sebenarnya ada di hulunya itu," katanya.
"Panja akan menyoroti kasus izin penggunaan lahan dan kekerasan. Bila diperlukan kita bentuk Pansus gabungan dengan Komisi II yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional dan Komisi IV terkait masalah agraria perkebunan. Tapi kita upayakan dulu Panjanya," pungkas Taslim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.