Strategi Kebudayaan di Museum dan Festival Seni, dari Trump hingga Sheikha - Kompas.com

Strategi Kebudayaan di Museum dan Festival Seni, dari Trump hingga Sheikha

Bambang Asrini Widjanarko
Kompas.com - 10/07/2017, 17:23 WIB
The Parthenon of Books karya Martha Minujín.Roman März via documenta14.de The Parthenon of Books karya Martha Minujín.

"I do not believe that civilizations have to die because civilization is not an organism. It is a product of wills” (Arnold J Toynbee).

Sejarawan cum filsuf Inggris, Toynbee, memang menyatakan bahwa peradaban tak pernah binasa. Sekarat bisa jadi. Tapi, peradaban tetap hidup secara laten.

Sebab sejatinya ia adalah eros (energi hidup) yang menjadi cawan dari minuman anggur bernama: kebudayaan.

Kebudayaan seperti kita tahu, adalah sekumpulan totalitas manusia merefleksikan dirinya dengan realitas dan lingkungannya, mengada membentuk komunitas-komunitas adab.

Dari sana, nalar dan intuisi abstraktif menghadirkan sistem dan nilai sosial, yang dengannya lembaga kebudayaan, politik dan ekonomi mencipta objek-objek (artefak) atau ilmu pengetahuan yang bermaslahat bagi umat manusia.

Tapi pada pertengahan Maret 2017 lalu, nampaknya konsep di atas disangsikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia dengan sengaja mencanangkan “membunuh” dua buah lembaga kebudayaan penting yang memberi sumbangsih bagi kesenian dan kemanusiaan di negaranya sendiri.

Baca juga: Memahami Islam yang Anggun Melalui Seni

Lembaga federal independen itu bernama National Endowments for the Arts (NEA) dan National Endowments for the Humanities (NEH) yang disahkan oleh Undang-Undang Kongres Amerika Serikat sejak 1965.

NEA adalah tumpuan bagi seniman, desainer, peneliti-akademisi, pekerja kreatif, ahli museum, insan perfilman, institusi pendidikan, dan organiser festival budaya raksasa di Amerika Serikat.

Mesin politik pemerintahan Trump memperlihatkan wajah kejinya, yang berakibat pemerintahannya harus menghadapi protes seluruh komunitas masyarakat seni dan ekonomi kreatif di AS.

Menurut informasi yang dilansir New York Times, pada pertengahan Maret lalu White House merilis draf yang menjadi hit-list lembaga-lembaga yang dianggap memberatkan anggaran nasional.

Trump seharusnya mengaca pada sekutunya di Timur Tengah, selain Arab Saudi, yakni salah satu negara tetangga Uni Emirat Arab (UEA), Qatar. Pusat pemerintahan Qatar giat menyelesaikan serial pembangunan museum-museumnya pada 2017 ini dibawah Qatar Museum Authority di Doha, semacam lembaga Smithsonian Institution di AS.

Kurator dan kritikus seni penting dunia Hans-Ulrich Obrist bahkan berujar, “Doha’s museum takes a different approach to museums from that of Abu Dhabi, aspiring to a new model that does not copy existing models or replicate western museums, but acknowledges local difference”.

Maka dapat dikatakan, Qatar sebenarnya membangun sebuah politik kebudayaan yang kokoh. Mengabarkan pada dunia, siapa mereka dan akan kemana peradaban dan budaya bangsa Arab menuju. 

Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, puteri dari Emir Qatar pada 2014, di usianya yang baru 31 tahun malahan terpilih di majalah Forbes sebagai 100 wanita penting dunia dengan julukan the undisputed queen of the art world.

Sheikha Mayassa adalah kolektor seni papan atas dunia dan pendukung aktivitas budaya Arab untuk negerinya. Ia memimpin rangkaian museum raksasa Qatar Museums Authority.

Ia terkenal dengan keberaniannya membeli lukisan paling mahal dunia pada 2015, karya maestro Eropa Paul Gauguin seharga 300 juta dollar AS dan memboyongnya ke museumnya di Doha.

Belum lagi, koleksi lainnya, seperti milik karya Cezanne, Mark Rothko sampai Damien Hirst, Jeff Koons, Andy Warhol dan Roy Lichtenstein serta Francis Bacon.

Belajar pada Jerman dan Yunani

Donald Trump, sekali lagi juga wajib belajar pada negara sejawatnya di Eropa, yang menggelar festival seni kontemporer terpenting sejagat, Documenta 14 di Jerman dan Yunani.

Tak peduli Eropa sedang dilanda krisis keuangan, pengungsi Timur Tengah dan terorisme global, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Presiden Yunani Prokopis Pavlopoulos, April lalu meresmikan hajatan “Mekkah seni kontemporer” lima tahunan yang dihelat sejak 1955 bernama Documenta.

Karya Arin Runjang.Mathias Voelzke via documenta14.de Karya Arin Runjang.
Untuk pertama kalinya Documenta 14 diresmikan di luar wilayah Jerman, dimulai di Athena, Yunani. Sedangkan mulai Juni sampai September depan tetap digelar di Kassel, Jerman.

Gelaran Festival Documenta 14 tahun 2017 ini sejak awal memang terasa “panas-dingin”. Sebuah pesta seni budaya yang memikat jutaan pulik luas dan seniman-seniman, aktivis, edukator, arsitek sekaligus desainer terbaik sedunia yang sempat memancing polemik di Eropa.

Sejak beberapa tahun belakangan memang Jerman dan Yunani berupaya mencari jalan tengah di antara ketegangan persoalan krisis serius keuangan yang melanda Yunani. Kemudian, bagaimana Jerman meninjau ulang program bail-out-nya berupa pemberian utang ke negara berperadaban tua itu.

Ironisnya, hal tersebut dianggap oleh sebagian kekuatan-kekuatan politik di Athena mempercepat Yunani ke jurang kebangkrutan.

Festival Documenta 14, sepertinya sebuah solusi awal, ajang demonstrasi bahwa kedua negara sepakat, ini saatnya ujaran Toynbee di awal esai ini dipraktikkan.

Eros bangsa Eropa tak akan redup, ia musti berdiri tegak lagi memberi energi agar dua negara saling memahami, saling memberi, dari ancaman krisis apapun yang melanda mereka.

Tema besar festival ini, “Learning to Athens” membuka cakrawala, menyatukan hati ingin kembali menekuri jejak para bijak-bestari yang melahirkan budaya agung Eropa dan kejayaan peradabannya selama ribuan tahun itu dengan sebuah gelaran pesta seni dan budaya.

Documenta 14 adalah sebuah politik kebudayaan yang nyata dari Eropa. Sebuah contoh, karya milik seniman Marta Minujin yang dipamerkan dan menyedot kekaguman pengunjung karena ukuran raksasanya.

Ia menyalin kuil Parthenon dan pesannya yang mempromosikan demokrasi yang dianggap sebagai “pilar kebudayaan liberalisme Barat” berakar dari filsuf Yunani, Aristoteles. Minujin menyebut karyanya dengan mengasosiasikan pengalaman kelam negerinya, di Argentina, tatkala junta militer (1976-1983) yang merepresi rakyat berakhir.

Dengan demikian, kebebasan, prinsip-prinsip berpendapat dan mengeluarkan pikiran, yang berupa buku-buku yang dianggap terlarang juga telah sirna. Minujin dengan ide proyek seni instalasi buku berjudul “the Parthenon of Books” menyalak keras di Kassel.

Minujin dan timnya, menggalang donasi buku-buku yang dianggap terlarang secara politis dari seluruh dunia, selama berbulan-bulan, memperkuat relasi simbol-simbol Yunani, budaya Barat dan pengaruhnya di dunia modern jelas menampak.

Sementara itu, partisipan dari Asia Tenggara yang beruntung mewakili di Documenta 14 ini adalah seniman Thailand, Arin Rungjang, yang mengeksplorasi sejarah munculnya konsep demokrasi juga.

Baca juga: Negeri Terkoyak Tragedi dan Para Seniman

Kita menyaksikan, negara tetangga ini memang rentan pada 2013-2014, sempat mengalami krisis politik yang disebabkan tuntutan mundur perdana menteri Thaksin Shinawatra atas tuduhan korupsi dan mengancam demokrasi Thailand. Serta maraknya “parlemen jalanan” dan aksi-aksi demo anarkis.

Tapi, Rungjan memilih kisah revolusi pada 1973 di Thailand untuk dieksplorasi. Proyek seninya memfokuskan catatan dua situs di Monumen Demokrasi di Bangkok dan di National Technical University di Athena.

Rungjan membuat intalasi patung metal, lukisan, dan drawing serta video yang bertutur seputar 400.000 orang dan mahasiswa yang berpawai melawan junta militer pada 1973, dari Thammasat University ke Monumen Demokrasi, serta pembantaian “gerakan kiri” di universitas yang sama pada 1976.

Peristiwa tersebutlah yang mempertemukan “nasib dua bangsa” dengan pengandaian di Universitas Athena yang juga melakukan perlawanan pada junta militer. Oleh Rungjan, Asia dipertemukan dengan Barat dengan pondasi demokrasi.

Penulis jadi teringat, berbagai tema politik dan ingatan bersama menjelang jatuhnya rezim Soeharto (bahkan puluhan tahun, sejak 80-an) dan kekuatan militer dengan ABRI-nya, tentulah banyak ditemukan dalam karya-karya seniman kita. Sayangnya, Indonesia absen dalam pesta seni lima tahunan sejagat ini.

Dalam sejarah hajatan Documenta di Kassel, seniman Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja dan Thailand- lah yang berhasil menembus event bergengsi ini. 

Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bekraf, Kemdikbud, atau Kemenpar dan seluruh pemangku kepentingan dalam kebijakan seni budaya di Tanah Air.

Tak hanya cara bagaimana seniman seniman Indonesia yang mampu mewakili di event bergengsi dunia seperti di Documenta, Kassel, namun meletakkan pondasi strategi yang jitu bahwa politik kebudayaan Indonesia harus disusun dan diimplementasikan dengan baik.

 

 

EditorAmir Sodikin
Komentar
Close Ads X