Setelah Kasus Prostitusi, Bos YG Entertainment Dituding Lakukan Transaksi Mencurigakan

KOMPAS.com - Belum selesai kasus dugaan prostitusi yang menjeratnya, bos YG Entertainment Yang Hyun Suk kembali didera tuduhan baru.

Pada 4 Juni 2019, outlet berita Kukinews melaporkan bahwa terjadi transaksi mencurigakan dalam internal Club NB, sebuah kelab malam yang disebut memiliki hubungan dengan Yang Hyun Suk.

Club NB dibuka di Hongdae pada 1999 dan selama ini beberapa artis di bawah naungan YG Entertainment pernah tampil di kelab tersebut, termasuk Yang Hyun Suk sebagai DJ beberapa kali. Klub ini kemudian membuka cabang di lingkungan Gangnam pada 2004.

Menurut dokumen resmi, Yang Hyun Suk tidak terdaftar sebagai pemilik di salah satu lokasi. Namun, sumber anonim yang memiliki hubungan dengan Club NB mempertanyakan itu.

"Sejak peluncurannya, kelab itu telah mendistribusikan sejumlah besar uang kepada Yang Hyun Suk setelah menyelesaikan penghitungan keuntungan," kata sumber tersebut.

"Popularitas kelab pada awal 2000-an tak tertandingi. Jumlah uang tunai yang dikirim ke Yang Hyun Suk dulu sangat besar," tambahnya.

Selain itu, nama Club NB di Gangnam juga disebutkan dalam tuduhan keterlibatan Yang Hyun Suk dalam layanan prostitusi, baru-baru ini. Dilaporkan bahwa Yang Hyun Suk menghadiri pertemuan dengan seorang pengusaha Asia Tenggara dan pekerja seks komersial (PSK) di Club NB pada 2014.

Pada Maret 2019, Kukinews merilis sebuah laporan bahwa kelab-kelab yang dimiliki oleh perusahaan CDNA, sebuah perusahaan yang 100 persen dimiliki oleh Yang Hyun Suk dan saudara lelakinya Yang Min Suk, diselidiki oleh Kantor Pajak Nasional atas dugaan penggelapan pajak.

Baca juga: YG Entertainment Akui Ada 10 PSK dalam Makan Malam yang Dihadiri Yang Hyun Suk

Meskipun tidak dioperasikan oleh perusahaan CDNA, cabang Club NB Hongdae dan Gangnam juga termasuk dalam daftar kelab yang akan diselidiki pada saat itu.

Seorang sumber anonim kemudian menyebutkan kemungkinan bahwa Yang Hyun Suk menghancurkan bukti sebelum diselidiki oleh Kantor Pajak Nasional.