Anggaran Baliho "Raksasa" Foke Rp 42 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Baliho raksasa dengan dominasi foto diri Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dengan tulisan "Sukseskan KTT ASEAN 2011" mulai meramaikan sudut-sudut Ibu Kota. Salah satu yang mencolok adalah keberadaan baliho berukuran 26 x 20 meter di gedung G, Kompleks Balaikota, Jakarta, tempat sang Gubernur berkantor. Baliho tersebut membentang dari lantai 16 hingga lantai 2 dan sudah terpasang sejak dua pekan lalu.

Kepala Biro Umum Artal Reswan menuturkan, biaya pengadaan baliho tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011.

"Biayanya kalau tidak salah Rp 42 juta," ujar Reswan, Senin (18/4/2011), saat dihubungi wartawan.

Biaya sebesar Rp42 juta hanya untuk satu buah baliho yang dipasang di Balaikota. Padahal, baliho raksasa sang Gubernur bisa ditemui di Jalan HR Rasuna Said, Jalan Kramat Raya, Jalan Pemuda, dan Jalan Jenderal Sudirman.

"Kami hanya diberi tugas untuk gedung Balaikota, yang lain bukan tugas Biro Umum," tutur Reswan.

Pemasangan baliho tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk mendukung acara KTT ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta pada 5-7 Mei 2011. Sementara itu, Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan bahwa anggaran baliho di bawah Rp 100 juta.

"Kami buat sebesar itu karena secara estetika, proporsinya yang pas untuk gedung itu, ya sebesar itu," ungkap Cucu.

Ketika ditanya, apakah pemasangan baliho itu tidak menghabiskan anggaran daerah, Cucu membantahnya. Menurutnya, perihal baliho raksasa ini tidak perlu dibesar-besarkan karena tujuannya hanya membuat masyarakat Ibu Kota sadar akan perhelatan akbar tersebut. Lebih lanjut, Cucu menyatakan, pemasangan spanduk itu dimulai pada bulan April hingga perhelatan KTT ASEAN selesai.

"Jadi tidak perlulah dibesar-besarkan, nanti selesai juga dicopot lagi," tuturnya.

Pemasangan baliho berdana puluhan juta ini menjadi sorotan di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah pemerintah daerah. Terakhir, yang menuai kritik publik adalah kecilnya anggaran pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin yang tahun ini hanya "dijatahi" Rp 50 juta oleh Pemprov DKI Jakarta. Pusat arsip sastra terbesar di Indonesia tersebut bahkan tahun ini kewalahan untuk membiayai pegawainya. Pasalnya, untuk melakukan pengasapan saja, PDS HB Jassin butuh Rp40-60 juta.

Baca juga: Foke: Bodo Amat, Emang Gua Gubernurnya