Pendidikan, Kunci Atasi Masalah Kependudukan

BANDUNG, KOMPAS.com - Dengan populasi yang terhitung besar dibandingkan provinsi lain, Jawa Barat menghadapi masalah kependudukan yang kompleks. Pendidikan diyakini sebagai sektor kunci dalam penanganan masalah kependudukan ini.

Demikian salah satu masalah yang mengemuka dalam media gathering Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat bertema Budaya, TKI, dan Ketahanan Keluarga yang digelar di Bandung, Selasa (26/5). Jabar yang memiliki penduduk sekitar 42 juta menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menanggung masalah pendudukan yang kompleks itu. Meski berdekatan dengan ibu kota, sejauh ini Jabar masih menghadapi masalah klasik seperti tingginya angka pengangguran yang berdampak pada pengiriman tenaga kerja di luar negeri, tingginya pertumbuhan jumlah penduduk, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi.

"Pendidikan adalah investasi terbesar untuk menyelesaikan masalah kependudukan. Namun, faktanya pendidikan kita masih buruk. Pendidikan di sini bukan sekedar bisa baca tulis, tetapi adalah kemampuan orang untuk menangkap pesan," ujar Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan yang menjadi salah satu pembicara.

Dalam masalah pengiriman tenaga kerja keluar negeri misalnya, Valentina melihat latar belakangnya bukan sekedar masalah ekonomi. "Di beberapa daerah yang saya kunjungi, orang yang mengirim anaknya menjadi TKI punya rumah yang bagus. Artinya, seseorang mengirim anaknya sebagai TKI karena banyak sebab, bukan sekedar kemiskinan," tegas Valentina.

Ia menambahkan, sangat tidak mungkin untuk melarang seseorang untuk bermigrasi sebagai TKI. Melarang migrasi melanggar hak asasi manusia. Namun, kita harus mengatur agar seseorang melakukan migrasi dengan aman, ujar Valentina. Dengan pendidikan cukup, kata Valentina, seseorang diharapkan tidak mudah terkena bujukan untuk melakukan migrasi secara ilegal.

Sementara, dalam pertambahan penduduk, pendidikan cukup juga bisa menjadi rem sekaligus mendorong peningkatan kualitas keluarga. Dari sisi alat kontrasepsi, 99 persen pasangan usia subur di Jabar sudah mengenalnya. Namun, yang menjadi masalah adalah masih tingginya jumlah pasangan usia subur. Hal ini dikarenakan masih maraknya pernikahan dini. "Di Jabar, usia pernikahan pertama perempuan adalah 18,5 tahun dan itu lebih rendah dari rata-rata nasional,"  kata Sekretaris BKKBN Jabar Saprudin Hidayat . Pendidikan, kata Saprudin akan mendorong perempuan dan laki-laki untuk menikah lebih lambat.