Wapres Tepis Tudingan Dana "Bail Out" Century untuk Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia menepis tudingan bahwa dana talangan (bail out) senilai Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century digunakan untuk kepentingan kampanye partai politik tertentu. Ia mengatakan, keputusan dana talangan itu sepenuhnya tanggung jawab Bank Indonesia dan pemerintah sesuai dengan kondisi bank tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian serta sesuai aturan hukum.

"Jadi, jangan dicampuradukkan antara keputusan pemerintah dan BI pada waktu itu dengan kampanye partai politik untuk memenangkan pemilu," tandas Boediono saat menjawab pertanyaan salah seorang koresponden asing dalam pertemuan dengan Jakarta Foreign Correspondent di Jakarta, Rabu (25/11) siang ini.

Oleh sebab itu, tambah Boediono, pihaknya mendukung digunakannya hak angket DPR untuk mengungkapkan seputar pemberian dana talangan kepada Bank Century dan ke mana saja aliran dana talangan tersebut.

"Saya mendukung hak angket tersebut dan saya yakin pemerintah bisa melewati proses tersebut dengan baik karena banyak yang bisa dijelaskan melalui forum tersebut. Apabila tidak ada hak angket tersebut, hal itu justru menimbulkan banyak pertanyaan kepada pemerintah," ujar Boediono.

Menurut Boediono, situasi sekarang tidak sehat jika tidak ada penjelasan yang tuntas mengenai Bank Century. Dalam pertemuan dengan perwakilan koresponden asing tersebut, setidaknya dari sepuluh penanya, tiga mempersoalkan kaitan Bank Century.

Pandangan Boediono hampir sama pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat penjelasannya di Istana baru-baru ini sebelum menanggapi rekomendasi Tim Delapan soal kasus Chandra-Bibit. Presiden saat itu membantah adanya keterkaitan aliran dana Century dengan kampanye Partai Demokrat dan pencalonannya sebagai Presiden.