Demokrat: NII Harus Dimusnahkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Demokrat DPR Jafar Hafsah menegaskan, ideologi "negara dalam negara" bertentangan dengan prinsip kebangsaan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ajaran keagamaan yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, Jafar mendesak aliran atau gerakan apa pun yang mengakomodasi pemahaman ini harus dimusnahkan, termasuk gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

"Bagi Demokrat, kami sebagai partai tengah dari awal. Ekstrem terlalu ke kanan dan kiri bukan paham Demokrat. Kalau bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan ajaran agama, itu harus dimusnahkan," katanya dalam dialektika DPR, Kamis (5/5/2011).

Jafar mencatat, radikalisme yang dipahaminya identik dengan pemahaman "ekstrem". Cuci otak menjadi salah satu kegiatannya. Pemahaman yang ekstrem tentu juga akan menelurkan cara-cara yang ekstrem pula, baik oleh organisasi maupun oleh individu.

Anggota Komisi IV DPR ini mengatakan bahwa pemahaman NII yang berkembang termasuk pemahaman ekstrem. Pasalnya, gerakan NII membolehkan keberadaan negara di dalam negara. Jafar mengatakan, pemahaman ini salah besar. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah tegas untuk membubarkan paham-paham ekstrem seperti NII.

"Kita berharap pemerintah menganalisis dan mengambil tindakan yang sesuai. Kalau, misalnya, benar-benar ada NII, itu harus dihilangkan. Tidak ada negara di dalam negara. Wong mau berpisah dengan NKRI saja tak ada alasan. Apalagi ada negara dalam negara. Nah, juga harus ada kejelasan lembaganya. Ada bentuk organisasinya atau bawah tanah, atau tanpa bentuk organisasi. Pemerintah harus memberi kejelasan kepada kita," tandasnya.