Megawati Minta FPI Tak Paksakan Kehendak

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, Front Pembela Islam (FPI) seharusnya menghormati penolakan pendirian FPI di Kalimantan Tengah oleh masyarakat setempat.

Megawati memberi contoh ketika dirinya ingin membangun cabang PDI-P di daerah. "Ketika akan masuk ke suatu daerah, itu pasti akan ditanyakan dulu kepada daerah itu. Saya mau masuk, mau bertamu, dengan etika sopan santun," kata Megawati di Kompleks DPR, Selasa (14/2/2012).

Megawati mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, FPI ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia di Kalteng, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat setempat. "Tentunya kita mesti punya toleransi. Tidak bisa kita paksakan kehendak kita," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai wacana pembubaran FPI, Megawati enggan mengungkapkan pendapat pribadinya. mantan Presiden RI itu menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah.

"Yang paling penting aturannya. Secara hukum, di Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Artinya kewajiban yang sama. Jadi, jika ada suatu hal yang dilakukan dengan tindak kekerasan, saya kira semua tidak akan setuju," tutur Megawati.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, pemerintah perlu mengkaji ulang keberadaan FPI. Presiden, kata dia, seharusnya tak hanya mengimbau jika ada ormas yang melakukan arnakis. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Seperti diberitakan, masyarakat Dayak di Kalteng menolak aktivitas FPI di Kalteng. Keberadaan ormas itu dikhawatirkan akan membuat masyarakat tidak tenang. Masyarakat di Kalteng sempat mengepung petinggi FPI di Bandara Tjilik Riwut.

Meski ditolak, Ketua FPI Habib Rizieq Syihab bersikukuh tetap akan mendirikan FPI di Kalteng. "FPI tetap akan didirikan di seluruh wilayah NKRI, terutama di Kalteng," kata Rizieq.