Inilah Tiga Isu Sentral di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 65,3 persen dari 440 warga Jakarta menganggap banjir, sampah, dan kemacetan di DKI bakal menjadi isu sentral dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI. Sebanyak 52,6 persen tidak yakin masalah itu bisa diatasi Pemprov DKI lima tahun ke depan.

Demikian hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Citra Komunikasi (Cikom) LSI. Cikom LSI khusus menangani Pemilu Kepala Daerah DKI.

Survei LSI dan Cikom LSI ini dilakukan tanggal 26 Maret sampai 1 April 2012. Survei dilakukan dengan metode sampel acak terhadap 440 responden warga DKI Jakarta dengan margin of error 4,8 persen.

Hasil survei itu menyebutkan, responden menginginkan seorang gubernur baru yang mampu mengatasi soal banjir, sampah, dan kemacetan di Jakarta. Meski demikian, mereka yakin, siapa pun gubernur yang terpilih pada Pilkada DKI nanti tidak akan mampu mengatasi ketiga masalah tersebut sampai masa jabatannya habis.

Ada enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti Pilkada DKI, yaitu Faisal Basri-Biem Benjamin, Hendardji Soepandji-A Riza Patria, Alex Noerdin-Nono Sampono, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini.

Raih dukungan

Menghadapi pilkada pada 11 Juli mendatang, para calon ini terus berusaha mencari dukungan.

Hendardji-Ariza yang berasal dari jalur perseorangan, kemarin, datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bersama ketua tim suksesnya, Adhyaksa Dault, menyerahkan 30.400 fotokopi KTP para pendukungnya.

Menurut Ida Parwati, sekretaris tim sukses Hendardji-Ariza, seharusnya pasangan ini cukup menyerahkan 29.678 fotokopi KTP atau dua kali lipat dari yang diwajibkan KPU DKI.

Di tempat lain, kemarin pukul 06.00-08.00, Didik J Rachbini melakukan jalan pagi bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dan sejumlah petinggi PAN di sekitar Tugu Monas, Jakarta Pusat.

Pukul 10.00-12.00, Didik dan rombongan berkunjung ke Condet, Jakarta Timur. Perjalanan ”kampanye” dilanjutkan ke tepi Kali Ciliwung.

Sementara itu, pasangan Jokowi-Ahok melakukan sosialisasi di Gelanggang Olahraga Bulungan, Jakarta Selatan.

Pada Senin dan Selasa ini, para calon akan mengikuti pemeriksaan kesehatan menyeluruh di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

Waspadai dana-birokrasi

Di Serang, Banten, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan, semua pihak agar mewaspadai penyalahgunaan dana dan politisasi birokrasi agar Pilkada DKI berlangsung jujur dan demokratis.

”Pengalaman pilkada di Banten beberapa waktu lalu harus jadi bahan agar tidak terjadi di DKI yang sebentar lagi juga akan menggelar pilkada,” kata Ade saat memaparkan resume hasil pemantauan Pilkada Banten 2011 di Serang, Minggu (8/4/2012).

ICW menemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada di Banten tahun 2011. Permasalahan dimaksud adalah penggunaan dana negara—APBN serta APBD provinsi dan kabupaten/kota—sebagai modal meningkatkan popularitas petahana (incumbent) dan pemenangan pilkada.

Permasalahan lain adalah politisasi birokrasi, yakni dengan memobilisasi birokrasi untuk kepentingan pemenangan calon (terutama petahana), praktik politik uang, penggunaan fasilitas negara, serta manipulasi dana kampanye.

Menurut Ade, masih ada kesempatan bagi DKI agar penyelenggaraan pilkada DKI terhindar dari praktik penyalahgunaan, termasuk dengan mengawasi penggunaan dana bantuan sosial.

”Berdasarkan analisis dana APBD DKI, dana hibah dan bansos (bantuan sosial) di DKI besar, sekitar Rp 1 triliun.” ujarnya. (CAS/WIN)