Pemeriksaan Anas Belum Jadi Prioritas KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Senin (28/5/2012) belum juga menjadwalkan pemeriksaan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam penyelidikan pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan bahwa Anas belum menjadi prioritas penyelidik KPK.

"Di evaluasi yang lalu memang belum termasuk diprioritaskan oleh penyelidik," kata Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Senin.

KPK memang berencana memeriksa Anas dalam menelusuri indikasi tindak pidana korupsi pada proyek Hambalang. Namun Zulkarnain mengakui, ada sejumlah kendala yang menyebabkan rencana pemanggilan Anas belum juga dilaksanakan.

"Paling-paling kendalanya ya kejelasan-kejelasan dari data-data atau dokumen yang ada," ujarnya.

Proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang senilai Rp 1,52 triliun tengah diselidiki KPK. Lembaga penegakkan hukum itu menelusuri indikasi tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek dan sengketa lahan Hambalang.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa lebih dari 60 orang dalam penyelidikan Hambalang. Mereka yang diperiksa antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, istri Anas, Athiyyah Laila, pemilik saham PT Dutasari Citralaras yang juga orang dekat Anas, Mahfud Suroso, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, dan anggota Komisi II DPR asal fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono.

Peran Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan. Nazaruddin mengatakan kalau Anas lah yang mengatur proyek tersebut. Mantan anggota DPR itu bahkan menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Pernyataan Nazaruddin ini pun dibantah Anas. "Yakinlah, Rp 1 (serupiah) saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas (Monumen Nasional di Jakarta)," kata Anas, menolak tudingan terlibat korupsi proyek Hambalang tersebut.

Ignatius Mulyono seusai diperiksa KPK, (26/3/2012) lalu mengaku diminta tolong Anas menghubungi Joyo Winoto untuk memperlancar penyelesaian sertifikat lahan Hambalang.