Heryawan Yakin Elektabilitas Tidak Terganggu

BANDUNG, KOMPAS - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang juga calon petahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jabar 2013 optimistis kasus dugaan korupsi yang menimpa Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq tidak akan memengaruhi tingkat keterpilihannya dalam Pilkada Jabar. Ia yakin pemilih sudah cerdas menentukan pilihan.

”Tidak, saya tidak khawatir kasus itu akan menurunkan elektabilitas saya dalam Pilkada Jabar. Saat ini pemilih sudah cerdas. Tidak akan ada tindakan apa pun dari tim sukses untuk menangkal isu itu yang dikhawatirkan merusak elektabilitas saya dalam pilkada,” kata Heryawan, seusai memberikan kuliah umum di Gedung Pahala Dakwah, Bandung, Jumat (1/2).

Menurut Heryawan, pihak-pihak yang memanfaatkan isu dugaan korupsi Luthfi Hasan Ishaaq dengan Pilkada Jabar bertujuan politis sebagai kampanye hitam kepada dirinya.

”Banyak sekali black campaign yang ditujukan kepada saya, termasuk membuat buku dan pelaporan korupsi kepada KPK. Namun, saya kira pemilih sudah cerdas menentukan pilihan,” kata Heryawan, yang diusung PKS berpasangan dengan Deddy Mizwar.

Sebelumnya, lembaga Budget Advocacy Group (BAG) melaporkan dugaan penyalahgunaan dana APBD Jabar oleh Heryawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Heryawan dinilai melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah untuk kepentingan kampanye dalam Pilkada Jabar.

Dana hibah dan bantuan sosial senilai Rp 1,4 triliun itu dianggarkan dalam APBD Jabar 2013. Dana tersebut dipergunakan antara lain untuk bantuan desa Rp 100 juta per desa kepada 5.304 desa di seluruh Jabar, bantuan bagi 2.000 penyuluh pertanian Rp 50 juta per orang, bantuan kepada 400 perguruan tinggi swasta senilai Rp 90 juta per kampus, serta bantuan kelompok tani dan nelayan senilai Rp 25 juta per kelompok.

”Penyaluran dana ini dilakukan menjelang Pilkada Jabar pada 24 Februari 2013. Ada indikasi kuat Gubernur Heryawan mempraktikkan pork barrel politic atau politik gentong babi yang berpotensi memengaruhi pemilih dengan memanfaatkan uang negara,” kata Dedi Haryadi, Ketua BGC.

Namun, Heryawan menyatakan siap diperiksa KPK. Penganggaran hibah dan bansos sesuai prosedur. ”Jadwal penggunaan anggaran daerah itu, kan, dari Januari sampai Desember. Asalkan sesuai prosedur dan melalui tata cara, seperti mengajukan proposal dan sudah diverifikasi Biro Keuangan, dana itu bisa dicairkan,” ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengusulkan, penundaan pencairan dana hibah dan bansos itu, yakni sesudah Pilkada Jabar. Dalam etika politik, pencairan dana bantuan menjelang pencoblosan memang berpengaruh terhadap asas keadilan pemilu.

”Warga awam di kampung- kampung tidak bisa membedakan dana itu dari gubernur atau dari Ahmad Heryawan selaku calon petahana. Dengan kondisi itu, dikhawatirkan dana yang sebenarnya bantuan gubernur itu bisa salah diartikan sebagai bantuan pribadi dari Heryawan,” ujar Asep.

Idealnya, Heryawan menunda jadwal pencairan dana hibah dan bansos itu hingga sesudah pilkada. ”Tantangannya ada di Heryawan sekarang, apakah dia mau berbuat seperti itu atau tidak,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) Jabar Dadang Iskandar mengharapkan siapa pun yang terpilih menjadi gubernur Jabar ke depan harus memperjuangkan nasib pedagang atau semua kalangan yang bergantung pada daging sapi. Jika dibiarkan, ia yakin semakin banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian.

”Kunjungan calon gubernur Rieke Diah Pitaloka sangat kami hargai. Itu tandanya ada calon gubernur yang peduli terhadap nasib pedagang sapi seperti kami,” katanya. (CHE/REK/dmu)