Kekuasaan, Tafsir, dan Kebudayaan

ADA saat kekuasaan mengendalikan kereta zaman. Saisnya menafsir arah, membaca rambu-rambu jalan kebudayaan. Mereka, dengan tangannya memintal ruh masa dan peristiwa-peristiwa dengan sejumlah rumusan-rumusan.

Totalitas sekelompok manusia yang selalu bertukar posisi, biasa disebut habitus, bersemayam di strata sosial inilah yang memberi warna nasib jutaan manusia kelak.

Sementara dinamika kebudayaan secara alamiah tidak tunggal. Ia semacam takdir, meraup luas spektrum-spektrumnya menjamah ranah politik, ekonomi, ilmu pengetahuan sekaligus yang paling abstraktif dalam hidup manusia, yakni imajinasi tentang diri dan lingkungannya.

Kuasa atas tafsir jalannya kebudayaan bisa jadi benar atau malahan: sesat.

Seperti Adolf Hitler dengan buku Mein Kampf-nya, mencoba menjawab kondisi negerinya yang muram. Buku yang ditulis semasa ia dipenjara, mengandaikan utopia masa depan terang bagi Jerman.

Namun, imajinasi liarnya memastikan politik fasisme paling layak, membuang demokrasi ke keranjang sampah.

Pada akhirnya, nasionalisme sempit memberangus habis budaya Yahudi, bangsa Arya-lah yang paling beradab. Yang tragik, tentu saja mengobarkan perang dunia Ke-II, melecehkan kemanusiaan dengan Holocaust.

Saat lain, pendulum waktu bergerak menemui seorang Bapu (Gujarat-Bapa), memaksa negara Inggeris Raya takluk tidak dengan perang, namun dengan kekuatan spiritual pun gerakan kebudayaan.

Seorang Mahatma (jiwa yang Agung) memobilisasi jutaan manusia turun ke jalan, memakai produk-produk buatan sendiri, memboikot kerja di pabrik-pabrik, menolak segala hal yang asing, berjuang dengan nir kekerasan.

Gandhi dengan Satyagraha-nya (jalan yang benar dan anti kekerasan) membuka mata lebar-lebar berbagai generasi aktivis demokrasi, anti-rasisme pada abad ke-20, seperti Martin Luther King, Jr atau Nelson Mandela.

Di Tanah Air, Ki Hajar Dewantara mengikrarkan akar-akar perubahan yang memberi pemajuan budaya berupa pendidikan. Kuasa dan tafsir bersisihan bersama bagi kaum terjajah yang terdidik.

Ia memandu kemuliaan masa depan yang diraih dengan pendidikan dengan tak menaggalkan nilai-nilai lokalitas, ekspresi-ekspresi seni dan sastra, serta kebajikan-kebajikan yang terwariskan bangsa majemuk ini dalam rentang yang lama.

Ki Hajar Dewantara, yang berdarah bangsawan ini rela meniadakan dirinya dalam strata sosial, melebur di jiwa jelata. Ia sesungguhnya memprovokasi kesadaran kultural, meninggikan kemandirian nalar seraya mencerahkan sebagai seorang guru.

Sosok tauladan, pengayom dan pemompa semangat dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani tak akan pernah mati.

Nilai-nilai inilah yang sungguh tak lapuk oleh zaman, bahkan dalam era yang dikatakan revolusi industri 4.0. Hadirnya mesin-mesin dengan kemonceran hitungan algoritma-nya yang kompleks dengan mantra “kebenaran tentang segala hal via internet of things” tetaplah mesin.

Sementara paradigma manusia dan budaya tak hanya diasupi kecerdasan artifisial guna memakmurkan sebuah bangsa, menantang abad yang mencemaskan ini. Pencerahan akal-budilah yang bertumpu kesadaran menjadi manusia utuh menjadi hulu.

Mesin jelas-jelas tak memilikinya, dan yang lebih penting: bagaimana manusia dengan kuasa atas tafsirnya berseru dibelakang kecerdasan artifisial itu?

Satu contoh yang mutakhir, terbukanya tabir kasus Cambridge Analytica, korporat konsultan politik dan intelijen-digital itu. Mereka, mencuri data-data di sosial media seperti Facebook, mengguncang dunia, mampu melahirkan “tiran” bernama Donald Trump.

Defisit Sumber Daya, Utopia dan Meritokrasi

Di tahun politik yang berisik ini, sungguh sulit menemu sosok seperti Ki Hajar Dewantara, ia yang berjiwa pencerah, nyaring bersuara, bergeming terhadap kekuasaan. Kita sekarang defisit elemen paling penting dalam berkebudayaan: manusia yang unggul, ubermensch.

Yakni para cendekia dan pemikir yang kukuh di tengah-berjarak, melihat dengan jernih akan kemana negeri ini membawa nasibnya. Tak tercengkeram pragmatisme politik, menolak perkubuan yang bertubu-tubi ditawarkan untuk berpihak yang jelas-jelas bukan demi masa depan negeri.

Sementara nilai-nilai ke-Indonesiaan sedang berhimpitan dengan keuniversalan yang mengerikan, adanya dinamika pembacaan teologi yang skriptural, yang memprovokasi sektarianisme, mengancam kebhinekaan.

Peristiwa ini, populisme yang mendunia; malahan dicoba ditangkal secara keras arah baliknya. Maka, perlawanan digalang via media sosial dan aturan-aturan yang represif, memobilisir para relawan menghadang sekeras-kerasnya, yang dengan tangan kuat kekuasaan membuntu dialektika antar anak bangsa.

Media sosial memberi bahan bakarnya, perseteruan membuat kita semua tercekat dalam satu tempat dan hanya dua jalan berhadap-hadapan: pilih kita atau mereka. Semua fenomena ini, justru melawan pondasi ideologi kita sendiri dalam berbangsa, jati diri kita, Pancasila.

Ancaman disintegrasi benar-benar mengkhianati para founding fathers, telah di depan mata. Saat itu, para cendikia tetap terombang-ambing oleh pragmatisme politik jangka pendek, bergabung di gerbong-gerbong kontestan politik atau hanya diam, menyulut kekecewaan-kekecewaan komunal.

Undang-Undang Pemajuan Budaya yang dilansir tahun 2017 lalu, dilanjutkan sosialisasinya selama berbulan-bulan pada 2018 dan kemudian ada penyelenggaraan Kongres Kebudayaan akhir tahun melahirkan rekomendasi-rekomendasi seolah sebuah utopia.

Sejenis oase yang diturunkan dari “langit” di gurun kemuraman-kemuraman kolektif; yang konon membawa strategi-strateginya melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang pada akhirnya bisa mewujud masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sungguh elok, tak ada yang cacat di Undang-Undang tersebut secara substantif. Begitu juga sosialisasi dan pergelaran Kongres Kebudayaan tersebut. Namun skeptisme layak dihamparkan, kesadaran atas berbagai fenomena yang terjadi wajib dimunculkan.

Mengutip Kishore Mahbubani (Can Asian Think, 1998) yang tetap relevan, bahwa bangsa Asia telah mewarisi 7 pilar kebijaksanaan dari Barat, yang justru Barat hari-hari ini meninggalkannya, yakni salah satunya upaya untuk menerapkan paham meritokrasi.

Konsep inilah yang menjadi kunci, apakah Undang-Undang Kebudayaan adalah sekadar utopia, memberi penguatan atas impian-impian saja nun jauh di awan-awan--apalagi ancangan-ancangan ada perwalian tata kelola di kemudian hari atasnya--sebagai proses iplementasinya, didampingi aturan-aturan yang tegak, dijaga oleh nurani dan akal, menghindar dari kolusi dan meniadakan nepotisme bisa diwujudkan?

Sejarah iklim era reformasi yang korup mencatat, justru “raja-raja kecil” beranak pinak, kuasa dan tafsir memanipulasi aturan-aturan, dengan kantung-kantung komunitas pilihan, nilai-nilai perkoncoan dan kekerabatan meruyak.

Para pakar lintas profesi, ilmuwan, budayawan, seniman, pendidik serta teknokrat hari ini seharusnya menjadi suluh dalam gelap.

Jika bimbang, terseret nafsu, terbujuk posisi kekuasaan serta tak secara kritis mengontrolnya, filsuf dunia Islam, Al Gazhali mungkin salah dengan konsepnya bahwa al insanu hayyawan nathiq. Manusia sesungguhnya makhluk yang bernalar, hewan yang bereflektif.

Atau, mungkin seperti ilustrasi dalam artikel ini, kita sebaiknya meniru perupa Heri Dono saja, menghelat orasi-orasi budaya sebanyak-banyaknya di depan para kambing, toh manusia-manusia telah kehilangan martabatnya.