Sejarah Hari Film Nasional, Diperingati Setiap 30 Maret

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Film Nasional selalu diperingati setiap tanggal 30 Maret.

Tanggal tersebut ditetapkan sebagai peringatan Hari Film Nasional karena diambil dari momen pengambilan gambar pertama film Darah dan Doa.

Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi karya sutradara Usmar Ismail melangsungkan proses syuting pertamanya pada 30 Maret 1950.

Darah dan Doa menjadi film lokal pertama yang benar-benar disutradarai oleh orang Indonesia.

Baca juga: Netflix Rayakan Hari Film Nasional bersama Artis Film Perempuan Indonesia

Pada saat itu, Usmar Ismail memproduksi Darah dan Doa dengan perusahaan filmnya sendiri yang bernama Perfini (Perusahaan Film Indonesia).

Berbekal pengalaman kerja di perusahaan film Belanda, Usmar Ismail akhirnya mendirikan Perfini dan mulai berkarya.

Penetapan Hari Film Nasional

Penetapan Hari Film Nasional jatuh pada 30 Maret ditetapkan oleh Dewan Film Nasional selaku organisasi perfilman pada 11 Oktober 1962.

Setelah 37 tahun berselang, pemerintah akhirnya menetapkan Hari Film Nasional dengan meluncurkan Keppres baru.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) tanggal 29 Maret 1999 Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hari Film Nasional, Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional.

 Baca juga: Harapan dan Tantangan Perfilman Tanah Air di Momen Hari Film Nasional

Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi insan perfilman Indonesia untuk meningkatkan prestasi sehingga bisa mengangkat derajat film Indonesia.

Perlawanan

Ketetapan Hari Film Nasional sempat mendapat perlawanan dari golongan kiri yang sangat agresif dalam menghadapi pihak yang dianggap sebagai lawan-lawannya.

Perlawanan itu pertama kali mencuat di tahun 1964 di mana golongan kiri membentuk PAPFIAS (Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat).

PAPFIAS juga melakukan serangan-serangan terhadap film-film Usmar Ismail yang dianggap tidak nasionalis dan kontra-revolusioner.

PKI (Partai Komunis Indonesia) dan golongan kiri pun tidak mengakui tanggal 30 Maret 1950 sebagai Hari Film Nasional.

Mereka justru menuntut 30 April 1964 sebagai Hari Film Nasional karena tanggal berdirinya PAPFIAS.

Wacana penggantian tanggal Hari Film Nasional akhirnya lenyap seiring dengan terjadinya peristiwa Gestapu di tahun 1966.