Big Hit Peringatkan ARMY soal Majalah yang Pakai Foto BTS secara Ilegal

Pernyataan itu diunggah Big Hit di fan cafe BTS  pada Sabtu (5/1/2019).

"Kemarin (4 Januari 2019), Big Hit Entertainment mengkonfirmasi bahwa MGM Media membuka pre-order untuk Majalah Star Focus Special melalui Kyobo Bookstore, Aladin, dan Yes24. Publikasi ini mencantumkan buku foto BTS ‘BTS Special in Depth,’ DVD, dan kartu foto sebagai item tambahan," tulis agensi tersebut.

"Namun, baik Big Hit atau BTS belum memberikan izin penggunaan buku foto, DVD, dan kartu foto, yang menggunakan gambar dan nama BTS. Itu melanggar hak artis kami," tambah mereka.

Big Hit Entertainment mengungkapkan bahwa tahun lalu sudah ada putusan pengadilan terhadap majalah Star Focus atau MGM Media. Pengadilan melarang mereka mencetak, memproduksi, menyalin, mendistribusikan, menjual buku foto, DVD, poster, kertas tanda tangan menggunakan gambar atau nama anggota BTS tanpa izin.

Jika hal itu dilanggar, MGM harus membayar mengkompensasi kepada Big Hit sebesar 20 juta won atau sekitar Rp 256 juta per hari.

Sebelumnya majalah itu berusaha mendistribusikan konten yang terkait BTS secara ilegal, yakni dengan menjual edisi khusus yang menampilkan "sejarah BTS" tanpa izin Big Hit.

"Belum satu bulan berlalu, MGM Media berusaha lagi mempublikasikan secara komersial dan menjual publikasi serupa, mengabaikan keputusan pengadilan," tulis Big Hit.

Berkait itu, Big Hit menegaskan bahwa mereka telah mendirikan departemen khusus untuk melindungi hak-hak BTS.

Agensi itu juga memanfaatkan semua bantuan hukum baik dalam perusahaan maupun melalui sumber eksternal untuk memastikan perlindungan hak-hak artis mereka.

"Kami juga ingin melindungi para penggemar dari publikasi yang belum melalui proses yang tepat dan dipublikasikan tanpa pandang bulu. Khususnya dalam hal ini dengan Majalah Star Focus, tindakan hukum tegas Big Hit adalah upaya untuk mencegah kerugian dialami para penggemar yang telah memesan item itu sebelumnya," tulis Big Hit.

"Kami meminta penggemar untuk memperhatikan publikasi atau konten yang melanggar hak kekayaan intelektual," tambah mereka.