Pejabat Disebut Minta Jatah Kursi VIP Konser Westlife di Palembang, Benarkah?

Menurut informasi yang beredar, promotor konser tersebut mengeluhkan adanya oknum-oknum pejabat yang meminta tiket nonton gratis. 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku terkejut mendengar kabar pejabat meminta jatah 500 kursi VIP konser Westlife. 

Dikonfirmasi terkait hal ini, Presiden Direktur Neutron Live Asia Rendy mengatakan, informasi mengenai pejabat yang meminta jatah 500 kursi VIP gratis itu bermula dari pemberitaan sebuah media online.

Ia menyebut pemberitaan itu kurang akurat. 

"Sebenarnya kalau dibilang ada oknum, kalau oknum itu, kan, setiap kota ada pasti ada, itu sudah tahulah, orang semua sudah tahu dari dulu sampai sekarang itu oknum semacam itu pasti ada. Tapi kan yang diberitakan media online itu jadi agak ter-pointing, beritanya kan 500 tiket pejabat," ujar Rendy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/8/2019).

"Itu, kan, orang jadi persepsinya adalah pertama adalah government, pemprov, pemkot. Padahal sebenarnya itu kurang tepat," lanjutnya.

Rendy mengatakan, dalam konser ini, pihaknya hanya menyediakan 1.000 tiket VIP.

Dengan demikian, menurut dia, pemberitaan pihaknya menyediakan 500 tiket VIP gratis untuk para pejabat sangatlah tidak logis.

"Masak setengahnya, habis dong. Hampir enggak bisa jualan gitu," kata Rendy. 

Ia menyebut, selama ini hubungan promotor dengan pemerintah setempat sangatlah baik.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan potongan harga 20 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak menonton konser Westlife.

Menurut dia, angka 500 yang disebut pihak promotor adalah jumlah penonton ilegal yang menerobos masuk area konser tanpa membeli tiket terlebih dahulu.

Penonton ilegal itu berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya pejabat. 

"Mungkin oknum-oknum ini adalah yang kenal dengan kepolisian, lalu minta masuk. Polisi masukin keponakannya, lalu juga sekuriti mungkin dari Jakabaring, dari manajemen mungkin, dari venue. Seperti itu jalur tikus yang kita sudah menlakukan penjagaan tetapi dibobol," tutur Rendy. 

"Oknum ini bisa banyak macam sebenarnya, artinya masyarakat umun, lalu misalkan aparat, pejabat itu pasti ada, tetapi jumlahnya tidak fantastis begitu (500)," ujarnya. 

Rendy meminta semua pihak tak mempercayai informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya.