Ernest Prakasa: Enggak Rela Pajak Gue Buat Beli Lem Aibon Rp 80 Miliar

Ernest mengaku tidak rela bila pajak yang selama ini dia bayarkan digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak masuk akal.

"Ya sebagai warga negara yang taat pajak, tentu gua enggak mau dong pajak gua dipakai buat beli lem aibon Rp 80 miliar," kata Ernest saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (31/10/2019).

"Semua orang yang bayar pajak pasti gondoklah. Siapa sih yang rela hasil kerja keras bayar pajak, terus pajaknya dipakai buat hal-hal yang enggak masuk akal, enggak relalah," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, temuan penggunaan dana sebesar Rp 82 miliar dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun 2020 untuk pembelian lem aibon, mengundang banyak perhatian.

Pengeluaran ganjil ini ditemukan oleh anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana dalam dokumen APBD 2020 yang berhasil ia akses.

Lem aibon, berdasarkan keterangan yang tertulis dalam dokumen tersebut, merupakan satu komponen yang ada dalam daftar kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan akan dibagikan kepada 37.500 murid di Jakarta.

Akan tetapi, informasi ini tidak dapat diakses di laman APBD DKI Jakarta.

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk kali pertama saat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI pada 2012 lalu.

Ernest pun akan terus menuntut transparansi dari APBD pemerintah DKI Jakarta.

"Sistem Sebelumnya kan sama Pak Ahok justru dibikin buat transparansi kan, itu dirancang dari zamannya Pak Jokowi Gubernur, sehingga anggaran APBD itu bisa diakses secara transparan," ujarnya.

Namun, baru-baru ini berdasarkan data yang ditampilkan Dinas Pendidikan dalam rapat dengan Komisi E DPRD DKI di Gedun DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019), bagian yang tadinya diisi data lem Aibon dengan total biaya Rp 82, 8 miliar telah hilang.

Hanya terlihat tulisan "Diedit terakhir oleh Sudarman tanggal 30-10-2019 pukul 09.08 WIB".

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefullah Hidayat mengatakan, anggaran dalam KUA-PPAS tersebut telah disesuaikan.

"Sudah disesuaikan, sesuai dengan kebutuhan sekolah," kata Syaefullah kepada wartawan di ruang rapat komisi E DPRD DKI Jakarta.