Ribuan Warga Talaga Minta Dikeluarkan dari Buton

PASARWAJO, KAMIS- Sekitar 11.000 jiwa penduduk Kecamatan Talaga Raya  meminta untuk dikeluarkan dari cakupan pemerintahan Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. Alasannya, hubungan dengan pusat pemerintahan di Pasarwajo terlalu jauh dan harus menggunakan transportasi laut dan darat.

Aspirasi tersebut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Talaga Raya kepada Gubernur Sultra Nur Alam di Pasarwajo, ibu kota Kabupaten Buton, Kamis (10/4). Mereka didampingi Camat Talaga Raya La Ode Kamaluddin.

Ali AS (70), salah satu tokoh masyarakat Talaga mengatakan, masyarakat Talaga sudah sepakat untuk bergabung dengan Kabaena di Kabupaten Bombana. Kabupaten Bombana merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buton sebelum terjadi pemekaran pada awal 2003. 

Ada pun Pulau Talaga Kecil dan Pulau Talaga Besar di ujung timur Pulau Kabaena adalah wilayah Kecamatan Kabaena Timur, sebelum kedua pulau kecil itu dimekarkan menjadi Kecamatan Talaga Raya. Ketika wilayah Bombana termasuk Kabaena diproses untuk memisahkan diri dari Kabupaten Buton dalam rangka pemekaran, masyarakat Talaga Raya memutuskan tetap bergabung dengan kabupaten induk, Buton.

Menurut Ali, keinginan bergabung dengan Kabupaten Bombana dimaksudkan untuk mengatasi hubungan yang terlalu jauh dari kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten di Pasarwajo. Warga masyarakat, termasuk aparat pemerintah yang hendak berurusan dengan pemerintah kabupaten ternyata harus membuang banyak waktu, energi, dan juga biaya.

Untuk sampai Pasarwajo, penduduk Talaga Raya harus melalui Kota Bau-Bau yang butuh waktu empat jam dengan ketinting. Dari Bau Bau, mereka harus menumpang angkutan darat sejauh 50 km. Padahal, dari Talaga ke pusat Kabupaten Bombana di Kasipute hanya butuh sekali jalan melalui laut selama dua jam.

Menjawab permintaan warga itu, Gubernur Nur Alam yang didampingi Bupati Buton Sjafei Kahar dan Ketua DPRD Buton Umar Samiun, menyatakan, pada prinsipnya aspirasi tersebut akan menjadi perhatian. Akan tetapi, urusannya agak rumit karena harus mengubah undang-undang.