KPU Diminta Tarik Spanduk Sosialisasi Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Spanduk sosialisasi pemilu presiden yang disebarkan KPU pusat ke KPU-KPU daerah menimbulkan reaksi keras dari tim sukses JK-Wiranto. Spanduk yang berisi sosialisasi cara mencontreng itu dinilai tidak adil karena tanda contreng dibubuhkan di nomor urut 2. Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto, Poempida Hidayatullah, mengatakan, spanduk itu seakan-akan mengarahkan untuk mencontreng pasangan tertentu.

"Kalau sudah dicontreng nomor dua, sudah dikondisikan untuk memilih nomor dua. Kalau mau adil, semua baliho jangan hanya nomor dua yang dicontreng, tapi juga nomor satu dan nomor tiga," kata Poempida, Sabtu (27/6) di Jakarta.

Ia juga beranggapan, untuk persoalan spanduk ini KPU bersikap tidak obyektif. Seharusnya, untuk pilpres yang tidak serumit pemilu legislatif, menurut Poempida, KPU bisa menyosialisasilan di mana tanda contreng yang diberikan tanpa harus membubuhkan nomor urut.

"Masyarakat juga kan sudah pandai. Sosialisasi tidak perlu pakai nomor, cukup ajarkan saja di bagian mana nyontrengnya," ujar dia.

Oleh karena itu, Tim JK-Wiranto sudah menyampaikan keberatan kepada KPU dan meminta agar spanduk-spanduk tersebut ditarik dan tidak digunakan.