Budaya Politik Indonesia Campuran Feodalisme dan Individualisme

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama lima tahun terakhir, budaya politik di Indonesia merupakan percampuran antara feodalisme dan individualisme. "Saya melihat dari cara berpikir ada budaya mempertahankan feodalisme dicampur dengan indvidualisme yang didorong terus-menerus," kata Budiman Sudjatmiko, caleg terpilih dari PDI Perjuangan, dalam dialog budaya di Jakarta, Kamis (20/8).

Kedua nilai tersebut, menurut mantan aktivis politik pergerakan mahasiswa ini, diterjemahkan dengan menempatkan pemimpin politik yang tidak boleh didebat. Dengan alasan kesopanan atau kesantunan. "Tapi di luar itu, pada tingkat bawah dibiarkan bergerak bebas, liberal," ucap Budiman. 

Hal itu tampak jelas saat Pemilu 2009 yang baru selesai. Pemimpin memosisikan diri sebagai pihak yang berdiri di atas perdebatan, di atas dialektika. "Sedangkan di bawah masyarakat kita dibiarkan bertarung. Hanya menjual sosok, bukan ide saat pemilu," ucapnya.

Tidak hanya sampai di situ, Budiman juga melihat, dalam hal budaya pemerintah kita, entah sadar atau tidak sadar sekarang makin memperparah ketidakpedulian pemerintahan sebelumnya. "Budaya kita berada di bawah nilai-nilai komersial dan bisnis. Kalau tidak memenuhi itu dikalahkan," tuturnya.

Contohnya, ia menambahkan, hewan purba komodo di Batugosok Manggarai NTT mau dipindahkan ke Bali karena ada tambang emas. Selain itu, banyaknya gedung-gedung tua dikalahkan untuk pembangunan mal-mal.

Situasi budaya yang seperti ini, menurut Budiman, akan berujung pada dua hal. Kalau tidak terjadi ledakan kemarahan anarkis berarti ledakan ke dalam atau apatisme. "Ke depan budaya kita mesti mampu mempertanyakan ide dalam suasana perdebatan, ke depan harus mulai artikulatif. Saya hanya berharap pada masyarakat, ke pemerintah saya tidak yakin," harap Budiman Sudjatmiko.