Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif

Utusan Khusus Presiden untuk Papua Farid Husain, yang juga anggota delegasi pemerintah dalam perundingan yang menghasilkan Nota Kesepahaman (MOU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, meyakini, konflik di Papua dapat diselesaikan seperti halnya konflik di Aceh. Namun, penyelesaian konflik di Papua butuh waktu. ”Saya belum bisa membuka (langkah-langkah penyelesaian konflik di Papua). Namun, (konflik Papua) ini bisa selesai dengan cara Aceh meski perlu waktu,” kata Farid.

Menurut Ridha Saleh, Komisioner Komisi Nasional HAM, penyelesaian konflik di Papua dapat diawali dengan menghilangkan pendekatan keamanan.

Sementara itu, menyangkut dana keamanan Freeport yang disetor ke polisi, menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, hanya dapat diperiksa jika bersumber dari uang negara. ”Kalau bukan termasuk APBN atau APBD, bukan kewenangan BPK,” kata Hadi Poernomo, di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.

”Terkait informasi aparat terima dana (itu),” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, ”Polri siap diaudit, diklarifikasi, dan transparan.”

Polri juga akan minta klarifikasi kepada PT Freeport Indonesia. ”Kami juga belum tahu persis dana untuk apa,” katanya.

(WHY/ONG/ABK/ILO/NWO/ANO/APA/FER)