BNN Bermain di Wilayah Abu-Abu

Ia lalu menyebut Singapura sebagai negara yang pemerintahannya sangat progresif mengikuti perkembangan kejahatan Narkoba dan menyiapkan peraturan perundangan yang sesuai dengan perkembangan kejahatan Narkoba.

"Saya ragu kalau barang bukti Metylone yang ditemukan BNN itu diproduksi atau transit di Singapura. Sebab sepengamatan saya, aparat hukum di Singapura sangat progresif mengikuti perkembangan kejahatan Narkoba di negerinya," tegas Indriyanto.

Ia menilai, sebenarnya kehadiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah menunjukkan atensi negara kepada problema Narkoba di Tanah Air. "Yang masih harus diperbaiki itu  Juklak-Juknisnya. Masih dibutuhkan peraturan pemerintah, instruksi presiden atau edaran Mahkamah Agung yang membuat aturan main yang ada itu tidak lagi multi interpretatif sehingga bisa dijadikan celah hukum oleh para penjahat Narkoba," tutur Indriyanto.

Seluruh aparat terkait, lanjutnya, harus rajin merevisi  Juklak-Juknis di bawah UU. Indriyanto lalu memberi contoh pernyataan yang multi interpretatif dalam UU Nomor 35 tahun 2009. "Kata, 'menguasai' Narkoba dalam UU tersebut sangat interpretatif. Seharusnya dihapus dan hanya digunakan kata 'memiliki' Narkoba," ujar Prof Indriyanto.  

Indriyanto mengritik tindakan BNN yang menggerebek baru mencarikan jeratan pasal pada kasus RA dan kawan-kawan.

"Seharusnya para petugasnya dibekali wawasan yang cukup mengenai perkembangan produk Narkoba sebelum menggrebek. Publikasi ketidaksiapan BNN dalam kasus Raffi Ahmad dan kawan-kawan justru akan dimanfaatkan para penjahat Narkoba lainnya. Apalagi dengan penjelasan bahwan BNN telah bekerja selama tiga bulan dalam kasus ini," paparnya.

Indriyanto juga mengkritik para penegak hukum yang sering menjadikan artis sebagai tontonan kasus Narkoba.

"Katanya mereka ini korban? Ya harus dilindungi. Jangan mempermalukan mereka dengan mempublikasikan kesalahan mereka," tegasnya. Hal senada disampaikan Mustofa. Ia heran, berkali-kali para penegak hukum "menyandera" para artis dalam kasus Narkoba, tetapi tidak pernah mengungkap siapa pengedar atau bandar pemasok Narkoba ke lingkungan artis.

SCI

Mustofa menekankan praktek scientific crime investigation (SCI) para penegak hukum untuk mengatasi kekosongan hukum. Menurut dia, hasil SCI berupa hasil laboratorium dan kesaksian pakar, bisa menghasilkan yurisprudensi (keputusan hakim yang kemudian dijadikan produk hukum) untuk mengatasi kekosongan hukum. 

Indriyanto menambahkan, untuk mendapatkan yurisprudensi yang menguntungkan bagi penumpasan kejahatan Narkoba, BNN kalau perlu menghadirkan sejumlah saksi ahli dari luar negeri yang lebih menguasai produk baru Narkoba.

Nurhasan pun sepakat. Ia bahkan memuji Kuswardani yang berani berharap, majelis hakim nanti mau mempertimbangkan dampak negatif methylone terhadap para penggunanya.

"Kalau pendekatan materi sosiologis hukum memang begitu. Kalau antara methylone dan ekstasi sama-sama punya dampak negatif serupa, maka methylone dan ekstasi bisa dianggap sama saja di depan hukum. Yang penting dasar SCI-nya jelas," tegas Nurhasan.

Tidak demikian dengan pendekatan kelompok positivis hukum. "Kalau menurut kelompok positivis, para pengguna methylone tidak bisa dijerat hukum karena UU tidak menyebutkan soal methylone," ujar Nurhasan.

Menurut dia, proses penemuan hukum dilakukan lewat tafsir hukum. Jadi bukan hanya lewat yang tertera di aturan main saja. Tafsir hukum inilah yang tidak jarang melahirkan yurisprudensi.

"Jadi apa yang dilakukan BNN terhadap kasus Raffi Ahmad dan kawan kawan itu menjadi bagian dari proses menemukan hukum," tuturnya. Dengan kata lain, lebih baik BNN bermain di wilayah abu-abu untuk mendapatkan yurisprudensi kasus Narkoba yang dianggap belum kuat sandaran hukumnya. Tentu saja dengan risiko, para tersangka lepas.