Bekraf Targetkan Indonesia Miliki "Integrated Box Office System"

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menargetkan, Indonesia sudah bisa memiliki integrated box office system (IBOS) alias sistem box office terintegrasi pada tahun ini.

Sistem tersebut dimaksudkan agar publik mendapatkan informasi yang transparan tentang jumlah penonton film bioskop di Indonesia.

"Harus tahun ini, paling enggak Permendikbud harus keluar tahun ini buat IBOS," kata Wakil Kepala Bekraf Ricky Pesik dalam wawancara di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Ia menambahkan, aturan hukum yang menaungi sistem tersebut ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Peredaran Film yang sedang dalam proses.

Ricky berharap regulasi itu bisa keluar secepatnya agar IBOS segera dibuat. "Kami lagi menunggu Permendikbud. Kami pantau terus, kawal terus kok," katanya.

Pasalnya, program IBOS itu sudah mendapat sokongan dana dari The Korean Creatives and Content Agency (KOCCA) senilai 5,5 juta dollar AS. Namun hibah tersebut belum dapat dimanfaatkan sebelum Permendikbud keluar.

"IBOS kami udah ditawarkan bantuan hibah dari Korea, KOCCA, senilai 5,5 juta dollar, untuk membentuk sebuah sistem IBOS," Kepala Bekraf Triawan Munaf menambahkan.

"Ini kami sedang kerja samakan dengan Kemendikbud karena mereka yang pegang undang-undangnya kan," ujarnya lagi.

Triawan menerangkan Indonesia membutuhkan sistem yang memberikan data penonton film yang akurat dan transparan.

Sebab itu penting bagi pekerja perfilman dan para investor untuk memetakan pasar film Tanah Air.

"IBOS itu transparansi kalau orang film diputar filmnya di bioskop, dia tahu berapa penonton hari ini dan jam ini. Secara online nanti bentuknya, semua orang bisa akses," kata Triawan.

Menurut dia, hampir semua negara memiliki sistem itu. "Indonesia belum ada. Banyak yang kita ketinggalan," ujarnya.

Sebelumnya Deputi VI Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf, Endah Sulistianti, mengatakan dengan sistem IBOS, jaringan bioskop Indonesia wajib melaporkan data jumlah penonton, layar, dan lainnya ke Pusat Pengembangan (Pusbang) Film Kemendikbud sebagai pengelola.

"Itu bisa jadi database pelaku film untuk mengembangkan filmnya lebih lanjut. Karena yang tidak dipunyai sama kita itu database film," ujar Endah dalam wawancara di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).

Ia memberi contoh di Korea Selatan, data tentang jumlah penonton, lama tayang di bioskop, berapa layar untuk sebuah film, dan lainnya, itu diumumkan secara transparan.

Sedangkan di Indonesia selama ini, lanjut Endah, hanya diketahui oleh jaringan bioskopnya dan produser harus jemput bola.

"Ketika filmnya tayang di bioskop, produser harus mencari tahu sendiri jumlah penonton mereka berapa, tayang berapa layar, dan di daerah mana saja. Itu kadang-kadang, datanya manual," ucapnya.