Ananda Badudu: Yang Lebih Buruk, Sikap Presiden Jokowi sebagai Bagian dari Masalah

Kompas.com - 23/09/2019, 19:32 WIB
Musisi Ananda Badudu. Bidik layar Instagram Banda NeiraMusisi Ananda Badudu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Musisi Ananda Badudu turut angkat suara atas sejumlah persoalan negara yang baru-baru ini terjadi.

Lewat situs kitabisa.com, cucu ahli bahasa JS Badudu ini mengatakan, sikap DPR kini tidak memihak rakyat.

Hal itu, terlihat dari pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

"Yang pertama, DPR memang dengan semua regulasi yang dikebut pengesahannya selama dua minggu ini, DPR jelas keberpihakannya pada korporat atau kapital, bukan pada rakyat," ucap Ananda kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Tamara Bleszynski Geram Gelandangan Terancam Didenda dalam RKUHP

Ia mengatakan, DPR selaku perwakilan aspirasi rakyat justru kerap melahirkan produk yang memberatkan masyarakat.

"Itu kita sudah tahulah DPR dari dulu seperti itu, hanya sekali-sekali saja mengeluarkan regulasi yang berpihak pada rakyat," ujar Ananda.

Ananda Badudu juga merasa kecewa pada Presiden Joko Widodo yang justru ikut terbawa pusaran tersebut.

Baca juga: Krisdayanti Jadi Anggota DPR, Begini Pandangannya soal RKUHP

"Yang lebih buruk dari itu adalah sikap Presiden Jokowi bahwa dia adalah bagian dari masalah, bukan sebagai orang yang menyelesaikan masalah seperti apa yang ia janjikan saat kampanye," kata Ananda Badudu.

"Sekarang semua keputusan-keputusannya, kan, bertolak belakang dengan janji-janjinya dia (Jokowi). Ini menunjukkan bahwa Jokowi sebagai presiden, sudah enggak bisa lagi nih melihat dia tersandera dari kepentingan politik," ujar Ananda Badudu.

Ananda Badudu mengumpulkan donasi di kitabisa.com untuk mendukung aksi ribuan mahasiswa yang turun ke jalan mengkritisi revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU PKS dan RUU KUHP.

Baca juga: Ananda Badudu Galang Donasi Dukung Aksi Mahasiswa di Gedung DPR

Sebelumnya, pada Jumat (20/9/2019), Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan kepada DPR RI agar menunda pengesahan revisi RKUHP yang menuai polemik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terpopuler

komentar di artikel lainnya
Close Ads X