Menu Pengungsi Mestinya Sekelas Restoran

Jika dana operasional untuk distribusi bahan makanan tidak ada, bantuan Kementerian Sosial bisa digunakan untuk itu. "Itu namanya resiko sosial. Jadi tak ada masalah, asal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota peduli dengan kebutuhan dasar pengungsi," ujar Direktur KSKBA ini.

Karena hal ini tidak mendapat perhatian, makanya warga pengungsi bosan karena menunya membosankan. Inilah yang menjadi pemicu masalah.   

Penampungan sementara

Untuk tempat penampungan sementara, seperti temporary shelter, Kementerian Sosial punya gudang di setiap provinsi yang menyimpan tenda beragam ukuran, mulai dari tenda peleton (kapasitas 40 orang), tenda tegu (20 orang) tenda family , dan tenda pengungsi. Lainnya ada tikar, velt bed, lampu, matras, dan genset.

"Pemerintah provinsi tinggal mendrop ke lokasi bencana, sehingga kalau hal itu menjadi perhatian utama, tak akan ada masalah di lapangan," tandasnya.

Sedangkan soal sanitasi dan air besih, bukan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, tapi Kementerian PU. Seharusnya, di mana didirikan tenda pengungsi, pihak Kementerian PU harus sigap memikirkan sanitasi dan air bersih yang menjadi kebutuhan utama warga.

Jika temporary shelter tidak mencukupi, sekolah, masjid, bedeng, dan barak bisa jadi tempat penampungan semipermanen (semipermanen shelter). Fasilitas dapur umum juga harus ada, begitu juga sanitasi dan air bersih.

Untuk penampungan permanen, menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, kalau rumah permanen untuk korban itu rusak berat, maka ada bantuan stimulan sebesar Rp10 juta-Rp 15 juta per kepala keluarga per rumah.

Jika karena masalah teknis, sebab karakteristik masing-masing daerah bencana berbeda, terjadi keterlambatan bantuan dari Kementerian Sosial, gunakan dana daerah dulu. "Pakai APBD, nanti diganti. Uang bisa ditagih asal ada bukti pengeluaran," papar Andi .

Andi melukiskan, untuk bencana di Wasior, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan dana tunai Rp 2 miliar, di Mentawai juga Rp 2 miliar dan untuk bencana Merapi diserahkan ke Bupati Sleman sebesar Rp 500 juta.

Bantuan tersebut sebaiknya oleh daerah, kata Andi, diserahkan pengelolaannya ke Dinas Sosial, karena petugasnya sudah terlatih. U ang tersebut jangan disimpan di kas daerah dan digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan pokok korban bencana.