Di Balik Kisruh Film Impor

Ignatius Haryanto

Beberapa minggu yang lalu kita dikagetkan adanya pengumuman rencana penarikan film-film Hollywood di layar bioskop di Indonesia.

Motion Picture Association (MPA) merasa keberatan dengan pemberlakuan pajak impor film yang dipertinggi hingga 27 persen. Akibatnya, banyak pihak—terutama konsumen—merasa keberatan dengan rencana ini dan pemerintah pun sibuk mengklarifikasi.

Pemerintah berargumentasi bahwa pajak film impor adalah untuk meningkatkan produksi film Indonesia dan pihak lain—beberapa sineas—merasa bahwa kosongnya layar bioskop dari film-film Hollywood bisa dimanfaatkan oleh para sineas Indonesia untuk mengukuhkan film-film Indonesia di dalam negeri. Pertanyaannya, sedemikian mudahkah hal itu terjadi?

Ketidaksambungan logika

Tak pernah ada penjelasan yang cukup jelas dan rinci, dari mana logika bahwa pajak film impor akan otomatis memberikan dukungan dari pemerintah kepada film-film nasional.

Dari peta permasalahan soal film yang pernah ditulis oleh Budi Irawanto (2004), salah satu bentuk dukungan pemerintah yang sangat dinanti para sineas Indonesia adalah pembuatan sekolah-sekolah film, investasi dalam teknologi pemrosesan film, dan juga investasi agar ada perawatan dan pendokumentasianfilm-film Indonesia.

Di sini slogan lebih jadi panglima, ketimbang aksi nyata. Film dimasukkan dalam sektor industri kreatif Indonesia, tetapi nyatanya para sineas mengeluh bahwa mereka harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan seluruh proses produksi film—termasuk cari investor—tanpa bantuan pemerintah sama sekali.

Kalaupun ada, bentuknya adalah lembaga sensor film yang tak jarang malah merugikan. Padahal, wacana tentang klasifikasi film—sebagai wacana alternatif sensor—sudah banyak disuarakan.

Jadi, bagaimana mau membangun industri kreatif yang patut disegani jika peran pemerintah membangun infrastruktur tidak dilakukan?