Marcella Zalianty: Figur Publik Banyak yang Menjadi Korban Hoax

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai Ketua Umum Parfi 56 Marcella Zalianty ikut terlibat dalam sebuah Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi.

Gerakan itu merupakan kampanye untuk mengajak sejumlah kalangan dari berbagai profesi untuk menyebarkan konten positif.

Marcella yang juga dikenal sebagai artis peran, telah mengajak para anggota Parfi untuk ikut menjadi influencer dan kreator untuk membuat sebuah konten positif di media sosial.

[Baca juga: Yosi dkk Serukan Perang terhadap Konten Negatif di Dunia Maya]

Menurut dia, banyak kalangan selebritas yang di bawah naungan organisasinya menjadi korban hoax atau konten negatif dari orang-orang tidak bertanggung jawab.

"Rata-rata publik figur pernah menjadi korban hoax," ujarnya ketika menghadiri Diskusi Media Potensi Ancaman Peredaran Konten Negatif di Internet dan Peluncuran Gerakan #SiBerkreasi di Jakarta, Senin (2/10/2017).

Marcella menyarankan, selebritas yang terkena berita hoax di media sosial agar tidak membalas secara langsung.

"Tapi melawannya dengan hal positif. Toh ada hal yang patut kita tanggapi, tapi ada juga hal-hal yang tidak patut kita tanggapi. Artinya kita tidak akan bisa mengomentari semua hal, pasti lelah ya," ujar dia.

"Kalau mengomentari semua, saya lebih baik kita lawan dengan konten positif, jangan menyebar berita negatif," ujar dia.

Sebagai langkah awal, Marcella mengandeng artis peran Prilly Latuconsina untuk terlibat dalam gerakan tersebut. Prilly yang merupakan Ketua Bidang Humas Parfi 56 memiliki jumlah followers Instagram lebih dari 18 juta.

"Dia punya followers sekitar 18 juta. Kami punya reach market gitu, dan ini pondasi yang luar biasa patut didukung. Mereka mention sekali saja itu akan menginspirasi begitu banyak orang, itu baru satu orang. Bagaimana kalau semuanya ikut?" ujar dia.

Adapun tidak hanya kalangan figur publik, beberapa kalangan lain yang mendukung dari unsur masyarakat seperti komunitas, akademisi, media, pelak bisnis, persatuan artis, dan lembaga pemerintahan.