Parfi 1956 Dorong Pemerintah Perbanyak Layar Bioskop

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) 1956 periode 2016-2021 ingin mendorong pembangunan infrastruktur layar bioskop di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Ketua Parfi 1956 Marcella Zalianty mengatakan jumlah layar bioskop di Indonesia saat ini amat minim. Saat ini hanya ada sekitar 2.000 layar di seluruh jaringan bioskop.

"Kita memang kekurangan layar. Kita membutuhkan literasi tentang perfilman, tapi kita juga membutuhkan infrastruktur," ujar Marcela di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/4/2017).

"Kami ingin sekali pemerintah juga mendorong agar setiap daerah memiliki bioskop baik di tingkat kabupaten atau di tingkat kedua," tambah dia.

Ia pun mencontohkan kesuksesan film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1. Hanya dengan 1.600 layar, film arahan sutradara Anggy Umbara itu memperoleh lebih dari 6 juta penonton.

Sebagai seorang aktor yang bernaung di sebuah organisasi para aktor dan aktris, Marcela ingin mendorong agar perfilman nasional bisa menjadi tuan rumah di negerinya.

"Terutama infrastruktur ini, kita minta dukungan pemerintah supaya kita punya bioskop tingkat kedua dengan harga tiket yang terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah, tidak hanya untuk masyarakat menengah ke atas," katanya.

"Ini yang kita perjuangkan, di mana pemerintah dan negara hadir dalam hal itu agar perfilman kita dengan ditambahnya layar secara otomatis akan lebih banyak lagi penontonnya," ucapnya.

Karena itu, Marcela bersama perwakilan pengurus pun bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk bersilaturahim dan meminta dukungan terhadap kepengurusan yang dipimpin oleh artis peran Marcella Zalianty.

Dari hasil pertemuan itu, dalam waktu dekat, Marcela berencana mengadakan focus group discussion (FGD).

Forum itu akan diikuti oleh pengurus Parfi 1956, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, asosiasi-asosiasi perfilman, dan perwakilan dari MPR/DPR.

"Dalam hal ini, kami akan bicara lebih pada aspek profesi. Mulai dari sertifikasi kompetensi dan lain sebagainya," kata Marcella.

"Masalah sosialisasi kontrak dan kepentingan-kepentingan lainnya yang selama ini selalu menjadi keluhan para pekerja film. Karena selama ini kami tidak pernah membahas dari aspek pekerja seni peran," ucapnya.