Sistem Jaminan Sosial, Peluang dan Tantangan

Yoga Prakasa

Setelah menyaksikan terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44 pada 4 November 2008, kita disadarkan akan peristiwa serupa yang akan dilaksanakan tahun 2009 di Indonesia. Pada Pemilu 2009, untuk kedua kalinya, masyarakat Indonesia akan memilih kepala negara secara langsung.

Namun, sudah kita ketahui bersama bahwa pertarungan kebijakan pada saat kampanye tidaklah mendominasi proses pemilihan umum di Indonesia.

Pelayanan kesehatan, khususnya pengadaan asuransi kesehatan nasional, dapat diangkat menjadi isu penting dalam kampanye mengingat masih terbatasnya akses bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Tidak kurang dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyebutkan, setidaknya 100 juta penduduk belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui suatu skema jaringan pengaman kesehatan.

Apabila mengasumsikan 45 juta pegawai negeri sipil dan TNI/Polri yang dilindungi Askes, Taspen, dan Asabri ditambah 8 juta pekerja yang dilindungi Jamsostek serta 36 juta masyarakat miskin yang dijamin pemerintah melalui Askes, tingkat penetrasi jaminan kesehatan hanya sekitar 40 persen dari total populasi yang diperkirakan mencapai 227 juta di tahun 2008.

Sisanya, sebesar 60 persen, harus menanggung sendiri biaya kesehatan secara langsung. Menurut TR Reid, koresponden senior The Washington Post dan kritikus kebijakan health care, ada empat model dasar dalam kebijakan pelayanan kesehatan.

Pertama, model Beveridge, dinamai dari ekonom Inggris, William Beveridge, penemu Sistem Kesehatan Nasional (National Health Service/NHS). Dalam sistem ini, setiap warga negara berhak menggunakan layanan kesehatan dan tidak akan pernah menerima tagihan karena pembiayaannya didanai oleh pajak.

Negara, sebagai pembayar tunggal (sole payer), menentukan pelayanan kesehatan yang bisa diberikan dokter dan harga yang dapat mereka tagihkan.

Fasilitas kesehatan dan tenaga medis dimiliki oleh negara. Pihak swasta dapat menagih pelayanan yang mereka berikan langsung kepada pemerintah. Inggris, Spanyol, dan Selandia Baru adalah contoh negara yang menggunakan sistem ini.