Anang Hermansyah Menjawab Kegelisahan soal Pasal RUU Permusikan

Kompas.com - 01/02/2019, 15:04 WIB
Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, saat berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (18/4/2018). KOMPAS.com/Ahmad WinarnoAnggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, saat berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (18/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menjawab sorotan dari sejumlah penyanyi dan pencipta lagu terhadap draf Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan.

Sejumlah musisi menilai bahwa pasal 5, pasal 32, dan pasal 50 dalam draf RUU Permusikan yang digulirkan oleh Komisi X DPR RI ini tidak sejalan dengan usaha mendukung produktivitas musisi dalam berkarya.

Anang mengatakan, memahami kegelisahan teman-teman musisinya terhadap pasal-pasal tersebut.

"Saya bisa memahami kegelisahan teman-teman terkait dengan pasal 5 RUU Permusikan ini, itu bisa didiskusikan dengan kepala dingin," kata Anang melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Anji Soroti Beberapa Draf RUU Permusikan

Sebagai informasi, pasal 5 dalam draf RUU Permusikan berisi tentang beberapa larangan bagi para musisi: dari mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi, hingga membuat musik provokatif.

Dalam pembuatan sebuah UU yang baik, kata Anang, harus berlandaskan pada tiga landasan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Anang, isu kebebasan berekspresi yang disandingkan dengan norma dalam pasal 5 harus dikembalikan pada ketentuan tentang HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

"Isu kebebasan berekspresi dan berpendapat, pada akhirnya dihadapkan padal Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa kebebasan itu dibatasi dengan UU yang mempertimbangkan nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam bingkai negara demokrasi," ujar Anang.

Ayah empat anak itu juga menjelaskan maksud dari pasal 32 dalam draf RUU Permusikan yang mengatur mekanisme uji kompetensi terhadap profesi musisi.

"Belum lagi syarat sertifikasi yang harus dimiliki jika musisi hendak tampil di pentas internasional. Tapi, apa pun masukan dari stakeholder sangat berarti dalam proses pembahasan RUU ini," kata dia.

Ia menuturkan persoalan sertifikasi telah menjadi kebutuhan merujuk keberadaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan hasil ratifkasi dari Regional Model Competency Standard (RMCS) dari International Labour Organization, Organisasi Buruh Internasional di bawah PBB.

"Memang tampak absurd mengukur karya seniman dan musisi melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Namun, globalsiasi dan perdagangan bebas menuntut situasi seperti ini. Tapi semua harus kita diskusikan lebih detail kembali," kata Anang.

Baca juga: RUU Permusikan Dikritik, Anang Hermansyah Jelaskan Kronologi Pembuatannya

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X