5 Fakta Wacana Kontroversial KPI yang Kekeh Awasi YouTube dan Netflix

Kompas.com - 13/08/2019, 10:18 WIB
Logo KPI Pusat, Netflix, YouTube -Logo KPI Pusat, Netflix, YouTube

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) mendadak membuat gempar masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan.

Bagaimana tidak, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, menggulirkan wacana pengawasan terhadap konten-konten yang disiarkan di media baru seperti YouTube, Facebook, hingga Netflix.

Tak ayal, wacana ini menjadi trending topic dan memantik beragam komentar masyarakat hingga memunculkan kontroversi.

Berikut ini fakta seputar wacana KPI awasi media baru di Indonesia.

1. Berawal dari keluhan masyarakat

Dalam acara Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan Kompas TV pada Sabtu (10/8/2019), Agung mengatakan, wacana ini timbul dari banyaknya laporan masyarakat mengenai beredarnya konten-konten berbahaya dalam media baru.

Menurut Agung, dari laporan yang ia terima menyebut banyak konten bermuatan kekerasan, seks, dan lain sebagainya beredar secara bebas.

Padahal perkembangan teknologi saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia temasuk usia anak dapat dengan mudah mengakses konten-konten tersebut.

Karena itu, ia merasa perlu membentuk suatu regulasi agar pihaknya sah di mata hukum untuk turut mengawasi konten Netflix dan kawan-kawan.

Baca juga: KPI: Di Australia Ada Konten Melanggar, Pejabat Medsos Bisa Dipenjara

2. Payung hukum menurut KPI

Agung mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu disahkannya UU Penyiaran baru yang memungkinkan pihaknya melakukan pengawasan terhadap Netflix dan YouTube.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X