Tiga Kunci Pemulihan Ekonomi Pelaku Seni Rupa

Visi 2045, Digitalisasi dan Ekosistem Seni

Sejumlah strategi dijabarkan oleh Enrico tentang visi 2045 jika pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif mampu menyesuaikan diri dengan penerapan protokol kesehatan pada aktifitas off lines selain digitalisasi, adanya stimulus kepada pelaku bisnis, seperti reduksi pajak, kompensasi fiskal tertentu, dll.

Sementara, kalangan usaha kecil dan menengah mendapatkan intensif bantuan langsung tunai sampai pinjaman lunak yang diterapkan secara konsisten.

Baca juga: Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Capai Rp 219,6 Triliun

Selain itu, ia menekankkan lagi akselerasi atas iklim investasi dan peraturan kebijakan fiskal dan industri yang jelas, pemberdayaan ketrampilan lewat pelatihan, lokakarya, seminar dan tentu saja ini: adaptasi digitalisasi seluruh perangkat kerja dan aktifitas dari hilir sampai hulu (ekosistem) yang memproduksi seni rupa serta peningkatan pemasaran di dalam negeri dan manca negara.

Wakil Kemenparekraf, Joshua Simanjuntak, sebagai staf ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas menyampaikan bahwa kuncinya memang pemerintah memulai menerapkan digitalisasi ekonomi, agar kembalinya produktifitas para pekerja kreatif.

Seperti pemilik galeri, balai lelang, art fair, terutama seniman untuk menciptakan kondisi adaptasi digital menemukan beragam inovasi,

Joshua menyitir pula agenda pemerintah kampanye pemulihan ekonomi kreatif dengan anjuran membeli produk lokal yang disebut sebagai BBI, Bangga Buatan Indonesia.

Harapan dari ekonom Enrico pun pernyataan Joshua bisa jadi kita memang mampu menggapai visi 2045 dan akselarasi pemulihan saat ini bisa terwujud.

Namun, tentu saja pemerintah selayaknya menimbang beberapa hal, bahwa aspek seni rupa selama ini memiliki kluster dan klasifikasi yang berbeda-beda.

Selayaknya, bantuan individu dilakukan konsisten (kecenderungan seniman berkarya secara personal/soliter tanpa manager), selain mereka yang bekerja secara kolektif, yakni bergabung di komunitas yang mapan dengan sistem manajerial jelas.

Terutama, untuk pendistribusian dukungan dan fasilitasi yang merata dengan pemilihan penerima bantuan sejumlah daerah baik di dalam dan diluar Jawa dan Bali secara geografis.