Muncul Petisi Tolak KPI Awasi YouTube, Facebook, dan Netflix

Kompas.com - 12/08/2019, 08:33 WIB
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Instagram/KPI PusatKomisi Penyiaran Indonesia (KPI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio yang akan membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten YouTube, FacebookNetflix, dan sejenisnya, sukses membuat heboh.

Topik ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, hingga pada Jumat (9/8/2019) muncul petisi berjudul "Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!" di situs web change.org.

Petisi tersebut dibuat oleh Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution dan sampai hari ini, Senin (12/8/2019), sudah lebih dari 59.000 orang yang membubuhkan tanda tangan di petisi itu.

Sementara dalam acara Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan KompasTV pada Sabtu (10/8/2019), Dara mengatakan petisi ini ia buat sebagai upaya penyampaian aspirasinya dan masyarakat Indonesia.

"Saya ingin berterima kasih dulu kepada change.org yang sudah mengakomodasi petisi ini dan juga sudah lebih dari 48.000 orang yang menandatangani petisi ini berarti juga mempunyai aspirasi yang sama. Saya hanya mewakili teman-teman netizen saja," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengaku sangat mengapresiasi munculnya petisi ini sebagai wujud demokrasi masyarakat Indonesia.

Meski demikian, Agung mengatakan bahwa detail kebijakan pengawasan ini masih dirumuskan.

Ia meminta masyarakat agar sabar hingga pihaknya mengumumkan hal-hal yang masuk dalam pengawasan KPI.

Agung memastikan, pengawasan terhadap Facebook, YouTube, Netflix, dan media sejenisnya ini tak bertujuan untuk mematikan kreativitas konten kreator Indonesia.

Baca juga: 4 Fakta Rencana KPI Awasi YouTube, Facebook, hingga Netflix

Tangkapam layar situs change.org.Kompas.com/SHERLY PUSPITA Tangkapam layar situs change.org.
Berikut isi petisi Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!:

"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya. KPI beralasan pengawasan konten yang berada di media digital bertujuan agar konten layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah.

Rencana ini bermasalah karena:

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X