4. Masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang membayar. KPI sebagai lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya.
Rencana KPI mengawasi konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya jelas bermasalah dan harus ditolak.
KPI sebaiknya memperbaiki kinerjanya untuk menertibkan tayangan-tayangan televisi agar lebih berkualitas, bukan memaksa untuk memperlebar kewenangan dengan rekam jejak yang mengecewakan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat program-program penguatan literasi media. Hal itu akan memberikan solusi konkret dan berorientasi jangka panjang kepada publik.
Untuk seluruh penonton Netflix dan Youtube; LAWAN!
#TolakKPIAwasiNetflixdanYoutube
#TolakKPIAwasiNetflixdanYoutube."
Baca juga: Ingin Awasi YouTube, Facebook, dan Netflix, Apa Dasar Hukum KPI?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
-
![]()
Ingin Awasi YouTube, Facebook, dan Netflix, Apa Dasar Hukum KPI?
-
![]()
4 Fakta Rencana KPI Awasi YouTube, Facebook, hingga Netflix
-
![]()
KPI: Di Australia Ada Konten Melanggar, Pejabat Medsos Bisa Dipenjara
-
![]()
Bakal Awasi Netflix dan YouTube, KPI Beri Jaminan untuk Kreator Konten
-
![]()
YouTube dan Netflix Akan Diawasi, KPI: Tunggu Tanggal Mainnya
-
![]()
Ini Alur Pemberian Sanksi terhadap Tayangan Nakal TV oleh KPI
-
![]()
Brownis Terancam Diberhentikan, Trans TV Siap Duduk Bersama KPI
-
![]()
Terima Teguran KPI, Pihak Brownis Siap Lakukan Perbaikan
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
