Ernest Prakasa: Enggak Rela Pajak Gue Buat Beli Lem Aibon Rp 80 Miliar

Kompas.com - 31/10/2019, 16:33 WIB
Sutradara dan komika Ernest Prakarsa di acara Ideafest 2019 yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019). KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG Sutradara dan komika Ernest Prakarsa di acara Ideafest 2019 yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sutradara film Imperfect, Ernest Prakasa, tegas menolak pembelian lem aibon masuk dalam penganggaran Pemrov DKI Jakarta untuk APBD tahun 2020.

Ernest mengaku tidak rela bila pajak yang selama ini dia bayarkan digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak masuk akal.

"Ya sebagai warga negara yang taat pajak, tentu gua enggak mau dong pajak gua dipakai buat beli lem aibon Rp 80 miliar," kata Ernest saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Menhan, Ernest: Lawan Kok Tiba-tiba Dirangkul

"Semua orang yang bayar pajak pasti gondoklah. Siapa sih yang rela hasil kerja keras bayar pajak, terus pajaknya dipakai buat hal-hal yang enggak masuk akal, enggak relalah," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, temuan penggunaan dana sebesar Rp 82 miliar dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun 2020 untuk pembelian lem aibon, mengundang banyak perhatian.

Baca juga: 5 Kritikan Ernest Prakasa soal Kabinet Baru Jokowi

Pengeluaran ganjil ini ditemukan oleh anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana dalam dokumen APBD 2020 yang berhasil ia akses.

Lem aibon, berdasarkan keterangan yang tertulis dalam dokumen tersebut, merupakan satu komponen yang ada dalam daftar kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan akan dibagikan kepada 37.500 murid di Jakarta.

Akan tetapi, informasi ini tidak dapat diakses di laman APBD DKI Jakarta.

Baca juga: Ernest Prakasa Gandeng Ifa Fachir untuk Aransemen Musik Film Imperfect

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk kali pertama saat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI pada 2012 lalu.

Ernest pun akan terus menuntut transparansi dari APBD pemerintah DKI Jakarta.

"Sistem Sebelumnya kan sama Pak Ahok justru dibikin buat transparansi kan, itu dirancang dari zamannya Pak Jokowi Gubernur, sehingga anggaran APBD itu bisa diakses secara transparan," ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X