Pembelaan Ahmad Dhani dalam Sidang Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Ahmad Dhani mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan kasus ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (23/4/2018).

Dalam eksepsinya yang dibacakan oleh kuasa hukumnya, Hendarsam Marantoko, pihak Ahmad Dhani meragukan tiga tweet yang dimasalahkan oleh JPU.

JPU menyebut dalam dakwaanyya bahwa seorang admin Twitter bernama Suryopratomo Bimo menyalin persis tulisan dari Dhani untuk kemudian di-tweet pada akun Twitter atas nama @AHMADDHANIPRAST. JPU juga menyebut Bimo menerima salinan tulisan dari terdakwa melalui pesan WhatsApp.

"JPU tidak menjelaskan dengan detail apakah tiga unggahan Twitter tersebut merupakan hasil secara utuh tulisan yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Suryopratomo Bimo dalam surat dakwaannya," ujar Hendarsam.

Masih dalam eksepsinya, pihak Dhani menyebut JPU hanya menampilkan bukti screenshot dari unggahan 3 tweet di dalam Twitter Dhani, tanpa menampilkan bukti screenshot kiriman WhatsApp Dhani kepada Bimo.

Hendarsam meminta JPU membuktikan kalimat yang jelas berupa screenshot bukti tulisan yang dikirimkan Dhani kepada Bimo.

"Karena itulah yang dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Karena unggahan dalam Twitter terdakwa bukanlah tulisan langsung terdakwa, melainkan tulisan Suryopratomo Bimo sebagai admin terdakwa," ucap Hendarsam.

Dakwaan dianggap tidak sesuai

Selain itu, Hendarsam juga menyebutkan bahwa dakwaan JPU tidak sesuai dengan penyidikan kepolisian.

JPU menyebutkan dalam dakwaannya bahwa saksi Suryopratomo Bimo mengunggah tiga tweet yang tulisannya dikirimkan Dhani melalui pesan WhatsApp.

Bimo merupakan salah satu admin Twitter yang dipekerjakan Dhani dan digaji Rp 2 juta per bulan.

Menurut Hendarsam, Dhani hanya mengunggah tweet satu saja pada 6 Maret 2018 dengan tweet berbunyi, "Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya_ADP".

Sedangkan dua tweet lainnya, kata Hendarsam, bukan Dhani ataupun Bimo. Kedua tweet itu diunggah pada 7 Februari 2017 bertuliskan, "Yg menistakan Agama si Ahok....Yang diadili KH Ma'ruf Amin....ADP" dan unggahan pada 7 Maret 2017 bertuliskan "Sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARS??--ADP"

"Bukan terdakwa yang menuliskan dan bukan juga saksi Suryopratomo Bimo, namun saksi lain yaitu ada tim medsos lainnya, yaitu saksi Rahmad Wardoyo dan saksi Memet Indrawan," ujar Hendarsam.

Selain itu, Hendarsam menyayangkan bahwa JPU hanya menyebut Bimo saja sebagai seorang admin Twitter Dhani dalam surat dakwaannya. Padahal, kata Hendarsam, masih ada admin lain di dalam proses penyidikan kepolisan, namun tidak diungkapkan dalam surat dakwaan.