Jaksa Kukuh Tetap Tuntut Dhawiya Zaida 2 Tahun Rehabilitasi

Kompas.com - 28/08/2018, 17:15 WIB
Dhawiya Zaida dan kekasihnya Muhammad duduk di kursi terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (28/8/2018) sore. KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENGDhawiya Zaida dan kekasihnya Muhammad duduk di kursi terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (28/8/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Lena, berkukuh tetap menuntut Dhawiya Zaida dengan tuntutan dua tahun rehabilitasi. Dhawiya merupakan terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

"Tetap pada tuntutan," ucap jaksa Lena ketika diminta menanggapi nota pembelaan Dhawiya yang meminta pengurangan tuntutan menjadi sembilan bulan di ruang sidang PN Jakarta Timur, Selasa (28/8/2018).

"Baik. Kalau penuntut umum tetap pada tuntutan, bagaimana penasihat hukum?" tanya hakim ketua.

"Kami, sama. Tetap pada nota pembelaan," jawab Idham Indraputra.

Baca juga: Keberatan Dituntut 2 Tahun Rehabilitasi, Dhawiya Zaida Membela Diri

Sebelumnya, kuasa hukum Dhawiya menyatakan tak terima dengan tuntutan dua tahun rehabilitaai terhadap Dhawiya.

Keberatan tersebut tercantum dalam nota pembelaan Dhawiya yang dibacakan Idham Indraputra di ruang sidang.

"Tuntutan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Pendapat ahli, dokter, menyatakan seharusnya Dhawiya direhabilitasi selama tiga sampai enam bulan. Tuntutan jaksa rehabilitasi selama dua tahun itu terlalu berat untuk Dhawiya," kata Idham.

Baca juga: Dhawiya Zaida Redakan Tegang dengan Bercanda di Sel Tahanan

"Alasannya, karena Dhawiya selama dalam penahanan tidak menggunakan narkoba dan dalam keadaan sehat," sambungnya.

Jika dihitung berdasarkan rekomendasi ahli, mereka menyimpulkan idealnya Dhawiya direhabilitasi selama sembilan atau 12 bulan, bukan dua tahun.

"Kan sembilan itu dipotong masa tahanan. Kan Dhawiya sudah menjalani tahanan selama enam bulan. Seharusnya yang dilakukan adalah rehabilitasi sosial untuk mengembalikan Dhawiya secara mental untuk ke masyarakat," ujar Idham.

Pihaknya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa majelis hakim untuk menentukan seorang penyalahguna, harus berdasarkan keterangan ahli.

Baca juga: Usai Dituntut 2 Tahun Rehabilitasi, Dhawiya Berswafoto dengan Kekasih



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X